Sri Mulyani Beri Keringanan Pengusaha yang Ikut Tax Amnesty
Jum'at, 23 September 2016 - 10:42 WIB
Sri Mulyani Beri Keringanan Pengusaha yang Ikut Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Permintaan pengusaha agar periode I tax amnesty diperpanjang hingga Desember 2016, akhirnya terkabul. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi perpanjangan waktu kepada pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnesty.
Namun jelas Ani--panggilan akrabnya--kelonggaran yang diberikan pemerintah memiliki syarat. Yaitu administrasi dan kelengkapan dokumen peserta tax amnesty harus diserahkan dengan batas waktu akhir tahun 2016. Dan para pengusaha tersebut melakukan deklarasi serta membayar tebusan sesuai tarif yang disampaikan pada periode ini.
"Kalau minggu-minggu ini berarti masih 2%. Sementara persyaratan administrasi dan dokumen pendukungnya bisa kami atur untuk bisa disertakan atau diserahkan sampai dengan akhir tahun," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2016) malam.
Untuk memberi kepastian soal keringanan tersebut, Sri Mulyani akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga pengusaha dapat melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan pada waktu yang telah ditentukan semula.
"Yang paling penting, sesuai semangat UU, mereka melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan dulu. Persyaratan bisa menyusul," imbuh dia.
Meski ada perpanjangan waktu, Sri Mulyani enggan memprediksi berapa jumlah pengusaha dan harta yang akan dideklarasikan. "Saya tidak akan membuat prediksi. Tugas saya adalah mengumpulkan dan mencari berdasarkan informasi yang kami miliki. Saya tetap terus mencari untuk kepentingan kita semua," tandasnya.
Namun jelas Ani--panggilan akrabnya--kelonggaran yang diberikan pemerintah memiliki syarat. Yaitu administrasi dan kelengkapan dokumen peserta tax amnesty harus diserahkan dengan batas waktu akhir tahun 2016. Dan para pengusaha tersebut melakukan deklarasi serta membayar tebusan sesuai tarif yang disampaikan pada periode ini.
"Kalau minggu-minggu ini berarti masih 2%. Sementara persyaratan administrasi dan dokumen pendukungnya bisa kami atur untuk bisa disertakan atau diserahkan sampai dengan akhir tahun," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2016) malam.
Untuk memberi kepastian soal keringanan tersebut, Sri Mulyani akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga pengusaha dapat melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan pada waktu yang telah ditentukan semula.
"Yang paling penting, sesuai semangat UU, mereka melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan dulu. Persyaratan bisa menyusul," imbuh dia.
Meski ada perpanjangan waktu, Sri Mulyani enggan memprediksi berapa jumlah pengusaha dan harta yang akan dideklarasikan. "Saya tidak akan membuat prediksi. Tugas saya adalah mengumpulkan dan mencari berdasarkan informasi yang kami miliki. Saya tetap terus mencari untuk kepentingan kita semua," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
