DPR Ungkap Belum Bahas Rencana Akuisisi PLN-PGE
DPR Ungkap Belum Bahas Rencana Akuisisi PLN-PGE
A
A
A
JAKARTA - Wacana penggabungan PT PLN (Persero) yang akan mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Gheotermal Energy (PGE) menurut Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir belum pernah dibahas pada dalam rapat dengar pendapat (RDP). Menurutnya selama ini yang menjadi pembicaraan yakni terkait sinergi kedua perusahaan.
“Tidak pernah ada wacana itu (akuisisi). Ini semua salah kaprah. Persoalan ini timbul karena adanya rantai bisnis yang panjang dalam bisnis panas bumi (geothermal). Terjadi perbedaan persepsi antara Pertamina dengan PGE, makanya muncul wacana tersebut,” ungkap Inas dari Fraksi Hanura di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
(Baca Juga: Butuh Dana Besar, PLN Diragukan Akuisisi PGE)
Lebih lanjut dia menerangkan, justru ada sejumlah persoalan di pembangkit listrik panas bumi, yakni pengembang panas bumi membebankan risiko yang sangat tinggi terhadap keberhasilan pengeboran. Dia mencontohkan high cost, success ratio yang tidak pasti kepada PLN dalam bentuk harga yang mahal (fit in tariff) sebelum melakukan pemboran.
“Padahal, energi panas bumi hanya dapat digunakan untuk pembangkit listrik saja. Harus ada streamlining bisnis proses hulu (eksplorasi panas bumi) dan hilir (pembangkit listrik) untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses,” jelasnya.
Menurutnya Menteri BUMN Rini Soemarno telah meminta PLN dan Pertamina untuk melakukan sinergi tentang efisiensi tersebut. “Nah terjemahan sinergi dalam tanda kutip ini yang oleh sebagian orang memiliki arti akuisisi 50% saham PGE oleh PLN. Persoalan juga tidak semudah itu, karena Pertamina mengkaji secara komprehensif,” sambung dia.
Dia menambahkan ada kabar yang simpang siur soal mekanisme bisnis ini,yang kemudian memunculkan ide akuisisi. "Sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah ada itu rencana akuisisi PGE oleh PLN yang dibicarakan oleh Komisi VII DPR," tegas Inas.
Sebelumnya Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yunus Saifulhak berkomentar bahwa rencana akuisisi PGE oleh PLN bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Apalagi yang memiliki kemampuan dalam pengembangan panas bumi adalah Pertamina.
"Tapi tentu itu domain Kementerian BUMN. Konsen kami adalah bagaimana eksplorasi dipercepat, sehingga panas bumi bisa berkembang," terang Yunus.
“Tidak pernah ada wacana itu (akuisisi). Ini semua salah kaprah. Persoalan ini timbul karena adanya rantai bisnis yang panjang dalam bisnis panas bumi (geothermal). Terjadi perbedaan persepsi antara Pertamina dengan PGE, makanya muncul wacana tersebut,” ungkap Inas dari Fraksi Hanura di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
(Baca Juga: Butuh Dana Besar, PLN Diragukan Akuisisi PGE)
Lebih lanjut dia menerangkan, justru ada sejumlah persoalan di pembangkit listrik panas bumi, yakni pengembang panas bumi membebankan risiko yang sangat tinggi terhadap keberhasilan pengeboran. Dia mencontohkan high cost, success ratio yang tidak pasti kepada PLN dalam bentuk harga yang mahal (fit in tariff) sebelum melakukan pemboran.
“Padahal, energi panas bumi hanya dapat digunakan untuk pembangkit listrik saja. Harus ada streamlining bisnis proses hulu (eksplorasi panas bumi) dan hilir (pembangkit listrik) untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses,” jelasnya.
Menurutnya Menteri BUMN Rini Soemarno telah meminta PLN dan Pertamina untuk melakukan sinergi tentang efisiensi tersebut. “Nah terjemahan sinergi dalam tanda kutip ini yang oleh sebagian orang memiliki arti akuisisi 50% saham PGE oleh PLN. Persoalan juga tidak semudah itu, karena Pertamina mengkaji secara komprehensif,” sambung dia.
Dia menambahkan ada kabar yang simpang siur soal mekanisme bisnis ini,yang kemudian memunculkan ide akuisisi. "Sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah ada itu rencana akuisisi PGE oleh PLN yang dibicarakan oleh Komisi VII DPR," tegas Inas.
Sebelumnya Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yunus Saifulhak berkomentar bahwa rencana akuisisi PGE oleh PLN bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Apalagi yang memiliki kemampuan dalam pengembangan panas bumi adalah Pertamina.
"Tapi tentu itu domain Kementerian BUMN. Konsen kami adalah bagaimana eksplorasi dipercepat, sehingga panas bumi bisa berkembang," terang Yunus.
(akr)
Explore More