Pengusaha SPBU di Jakarta Harus Dirikan SPBU di Papua

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pengusaha yang mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta juga harus membangun di wilayah Papua. Langkah ini untuk mewujudkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Baca: ESDM Pesimis BBM Satu Harga Bakal Berjalan Lancar)

Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, secara volume, distribusi BBM menuju wilayah Papua masih tetap ekonomis. Sehingga, pengusaha tidak perlu khawatir margin tergerus.

"Kalau dikalikan volume tetap ekonomis, kalau di sana juga ekonomis. Kedua, yang kita siapkan bahwa siapapun yang bangun SPBU di Jakarta harus juga bangun misalnya di Papua, di Maluku, kan seimbang," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Wirat menjelaskan, Kementerian ESDM tengah mempersiapkan aturan terkait margin pengusaha SPBU. Nantinya, margin yang didapat tetap akan seimbang meski akan berbeda antar wilayah.

"Ini kita siapkan, kita sedang menyiapkan regulasi margin yang berbeda-beda di berbagai region nanti, margin SPBU-nya. Jadi, marginnya nanti beda, misalnya di Papua ada SPBU, di Jakarta ada SPBU, di Papua kan volumenya kecil, di Jakarta besar, maka marginnya di Jakarta lebih kecil," jelas dia.

Sementara, lanjut Wirat, pihaknya sudah mengusulkan pembangunan tanki BBM di daerah yang tidak ekonomis untuk masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana tersebut disebutkan sudah tersedia cukup banyak tahun ini.

"Ya, itu kita sudah usulkan di APBN untuk daerah-daerah yang tidak ekonomis kita bangun dengan APBN. Dananya cukup banyak, kalau enggak salah 14 lokasi untuk 2017 termasuk satu di Mentawai juga kan di Mentawai belum ada tanki," pungkasnya.

Baca Juga:

Jokowi Akan Canangkan BBM Satu Harga di Papua
Demi BBM Satu Harga, Pertamina Rela Rugi Rp800 Miliar