BBM Satu Harga, Bukti Papua Bagian dari Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengaku bangga dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Hal ini dianggapnya sebagai pembuktian bahwa Papua juga bagian dari Indonesia.
Dia mengatakan, sejak Papua terintegrasi dengan Indonesia, harga BBM di wilayah tersebut sangatlah mahal. Oleh karena itu, keputusan ini sangat luar biasa dan bijaksana untuk orang Papua.
"Dengan penetapan satu harga, maka orang Papua merasa kami juga orang Indonesia. Sebelum itu, mahal sekali," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Untuk mendistribusikan BBM ke wilayah Papua, kata Lukas, telah ada tiga pesawat air tractor di daerah tersebut. Pemerintah daerah pun berencana menambah tiga pesawat lagi khusus untuk mendistribusikan BBM. (Baca: Pertamina: Papua Punya Hak Sama soal Harga BBM)
Pemerintah daerah, tambahnya, juga akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran BBM ini. Sebab, penetapan BBM satu harga ini berpotensi menimbulkan aksi penyelewengan atau penimbunan BBM oleh oknum-oknum tertentu.
"Aspek pengawasan akan sangat penting. Maka itu Forkopimda sudah sepakat melakukan pengawasan. Karena Presiden sudah menetapkan satu harga tapi bisa saja penyelewengan terjadi, baik penimbunan atau seterusnya," imbuh dia.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Kapolda dan Panglima TNI untuk selalu mengawasi dan melaporkan situasi terkini mengenai harga BBM di Papua. "Presiden sudah meminta Kapolda, Panglima TNI untuk selalu melaporkan keadaan ini, termasuk harga yang terjadi di lapangan," tandasnya.
Dia mengatakan, sejak Papua terintegrasi dengan Indonesia, harga BBM di wilayah tersebut sangatlah mahal. Oleh karena itu, keputusan ini sangat luar biasa dan bijaksana untuk orang Papua.
"Dengan penetapan satu harga, maka orang Papua merasa kami juga orang Indonesia. Sebelum itu, mahal sekali," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Untuk mendistribusikan BBM ke wilayah Papua, kata Lukas, telah ada tiga pesawat air tractor di daerah tersebut. Pemerintah daerah pun berencana menambah tiga pesawat lagi khusus untuk mendistribusikan BBM. (Baca: Pertamina: Papua Punya Hak Sama soal Harga BBM)
Pemerintah daerah, tambahnya, juga akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran BBM ini. Sebab, penetapan BBM satu harga ini berpotensi menimbulkan aksi penyelewengan atau penimbunan BBM oleh oknum-oknum tertentu.
"Aspek pengawasan akan sangat penting. Maka itu Forkopimda sudah sepakat melakukan pengawasan. Karena Presiden sudah menetapkan satu harga tapi bisa saja penyelewengan terjadi, baik penimbunan atau seterusnya," imbuh dia.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Kapolda dan Panglima TNI untuk selalu mengawasi dan melaporkan situasi terkini mengenai harga BBM di Papua. "Presiden sudah meminta Kapolda, Panglima TNI untuk selalu melaporkan keadaan ini, termasuk harga yang terjadi di lapangan," tandasnya.
(ven)