Peningkatan Akses Keuangan Kurangi Angka Kemiskinan
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 06:27 WIB
Peningkatan Akses Keuangan Kurangi Angka Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Peningkatan akses keuangan atau inklusi keuangan di Indonesia dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di kawasan Timur Indonesia.
Masih terbatasnya akses keuangan di Indonesia membuat masyarakat lebih memilih menghabiskan uang ke arah perilaku konsumtif. Membentuk isu keuangan yang terbuka membutuhkan peran teknologi dan kehumasan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyebutkan, peningkatan inklusi keuangan membuat masyarakat terbiasa mengelola keuangannya lebih produktif. Misalnya masyarakat bisa mendapatkan pinjaman yang kemudian dapat digunakan sebagai modal usaha.
"Mendekatkan jarak layanan keuangan itu susah. Kalau semakin dekat, orang semakin mudah berusaha. Kalau mudah berusaha akan terhindar dari kemiskinan. Dalam forum dunia isu inklusi keuangan sama pentingnya dengan isu pendidikan. Akses keuangan harus terus dibuka dan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja," kata Muliaman dalam acara OJK Government PR Forum di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Kemudian, inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil seperti pedesaan dan kawasan Indonesia timur juga harus terus dilakukan. Karena di daerah-daerah tersebut, masyarakat masih sulit untuk menemukan layanan keuangan."Terutama di desa-desa dan di bagian timur. Menurut saya perlu terus didorong dan kampanye akan terus kita lanjutkan," tuturnya.
Dirinya menambahkan, kemudahan akses keuangan di Indonesia bukan hanya hak beberapa golongan saja. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses keuangan yang mudah. "Menjadi industri keuangan inklusif tidak ekslusif, tidak hanya untuk masyarakat tertentu," ujarnya.
Otoritas berjanji akan memberikan kemudahan kredit kepada segmen para petani. Sebelumnya, OJK telah meluncurkan kemudahan penyaluran kredit lewat program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) kepada pelaku industri kelautan dan perikanan. Kemudahan penyaluran kredit kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Sehingga produksi pangan di Indonesia dapat meningkat.
"Kita akan lanjutkan tidak hanya ke Jaring, tidak hanya sektor kemaritiman, tapi juga pemberdayaan bidang pangan dan pertanian. Nanti akan kita luncurkan," katanya.
Sedangkan, program Jaring masih akan terus dilanjutkan ke depan. Sehingga akses keuangan pelaku industri kelautan dan perikanan, khususnya para nelayan dapat semakin mudah.
OJK juga menggandeng pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan kredit Jaring untuk para pelaku industri kelautan dan perikanan."Jaring terus dilanjutkan. Kita kan juga bekerja sama dengan pemerintah, artinya memberdayakan sektor kemaritiman dengan cara meningkatkan program pembiayaan," tuturnya.
Masih terbatasnya akses keuangan di Indonesia membuat masyarakat lebih memilih menghabiskan uang ke arah perilaku konsumtif. Membentuk isu keuangan yang terbuka membutuhkan peran teknologi dan kehumasan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyebutkan, peningkatan inklusi keuangan membuat masyarakat terbiasa mengelola keuangannya lebih produktif. Misalnya masyarakat bisa mendapatkan pinjaman yang kemudian dapat digunakan sebagai modal usaha.
"Mendekatkan jarak layanan keuangan itu susah. Kalau semakin dekat, orang semakin mudah berusaha. Kalau mudah berusaha akan terhindar dari kemiskinan. Dalam forum dunia isu inklusi keuangan sama pentingnya dengan isu pendidikan. Akses keuangan harus terus dibuka dan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja," kata Muliaman dalam acara OJK Government PR Forum di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Kemudian, inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil seperti pedesaan dan kawasan Indonesia timur juga harus terus dilakukan. Karena di daerah-daerah tersebut, masyarakat masih sulit untuk menemukan layanan keuangan."Terutama di desa-desa dan di bagian timur. Menurut saya perlu terus didorong dan kampanye akan terus kita lanjutkan," tuturnya.
Dirinya menambahkan, kemudahan akses keuangan di Indonesia bukan hanya hak beberapa golongan saja. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses keuangan yang mudah. "Menjadi industri keuangan inklusif tidak ekslusif, tidak hanya untuk masyarakat tertentu," ujarnya.
Otoritas berjanji akan memberikan kemudahan kredit kepada segmen para petani. Sebelumnya, OJK telah meluncurkan kemudahan penyaluran kredit lewat program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) kepada pelaku industri kelautan dan perikanan. Kemudahan penyaluran kredit kepada petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Sehingga produksi pangan di Indonesia dapat meningkat.
"Kita akan lanjutkan tidak hanya ke Jaring, tidak hanya sektor kemaritiman, tapi juga pemberdayaan bidang pangan dan pertanian. Nanti akan kita luncurkan," katanya.
Sedangkan, program Jaring masih akan terus dilanjutkan ke depan. Sehingga akses keuangan pelaku industri kelautan dan perikanan, khususnya para nelayan dapat semakin mudah.
OJK juga menggandeng pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan kredit Jaring untuk para pelaku industri kelautan dan perikanan."Jaring terus dilanjutkan. Kita kan juga bekerja sama dengan pemerintah, artinya memberdayakan sektor kemaritiman dengan cara meningkatkan program pembiayaan," tuturnya.
(ven)
