Bank Dunia Beri Saran Pemerintah Cara Pangkas Kemiskinan
Selasa, 25 Oktober 2016 - 12:59 WIB
Bank Dunia Beri Saran Pemerintah Cara Pangkas Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia memberikan saran kepada pemerintah terkait cara untuk mengurangi kemiskinan. Practice Manager Bank Dunia untuk Makro Ekonomi dan Manajemen Fiskal di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Ndiame Diop mengatakan pemerintah seharusnya bisa mengalokasikan anggaran lebih baik lagi.
(Baca Juga: Penurunan Angka Kemiskinan RI Diapresiasi Bank Dunia)
Pasalnya, dia menilai jika anggaran ini dialokasikan dengan benar, maka diyakini bisa mengurangi kemiskinan dibandingkan pemerintah berikan beras miskin (Raskin). Diop menuturkan, sudah waktunya pemerintah lebih fokus pda reformasi struktural untuk pertumbuhan yang lebih inklusif.
Lebih lanjut menurutnya harus dipastikan juga, sumber daya publik sehingga bisa dimaksimalkan menjadi pengeluaran yang baik untuk menurunkan angka kemiskinan. "Biaya pendampingan sosial dari anggaran pemerintah, harus dialokasikan dengan baik. Karena Rp1 untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bisa menurunkan 2,5 kali tingkat kemiskinan di Indonesia dibandingkan harus berikan Raskin," kata Diop di Jakarta, Selasa (25/10/2016).
World Bank sendiri menilai, dari anggaran yang bisa dialokasikan dengan baik untuk pendampingan sosial, maka bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk turunkan kemiskinan. Seperti diketahui program bantuan tunai bersyarat, program keluarga harapan (PKH), diperluas dari 2,8 juta rumah tangga menjadi 3,5 juta rumah tangga pada akhir tahun 2015.
"Belanja untuk pendidikan dan kesehatan juga berperan penting, namun lagi-lagi sayangnya, alokasi anggaran terkadang belum sesuai dengan efisiensi yang dikategori belanja lain digunakan untuk subsidi sifatnya regresif dan untuk membantu menurunkan kemiskinan," pungkasnya.
(Baca Juga: Penurunan Angka Kemiskinan RI Diapresiasi Bank Dunia)
Pasalnya, dia menilai jika anggaran ini dialokasikan dengan benar, maka diyakini bisa mengurangi kemiskinan dibandingkan pemerintah berikan beras miskin (Raskin). Diop menuturkan, sudah waktunya pemerintah lebih fokus pda reformasi struktural untuk pertumbuhan yang lebih inklusif.
Lebih lanjut menurutnya harus dipastikan juga, sumber daya publik sehingga bisa dimaksimalkan menjadi pengeluaran yang baik untuk menurunkan angka kemiskinan. "Biaya pendampingan sosial dari anggaran pemerintah, harus dialokasikan dengan baik. Karena Rp1 untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bisa menurunkan 2,5 kali tingkat kemiskinan di Indonesia dibandingkan harus berikan Raskin," kata Diop di Jakarta, Selasa (25/10/2016).
World Bank sendiri menilai, dari anggaran yang bisa dialokasikan dengan baik untuk pendampingan sosial, maka bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk turunkan kemiskinan. Seperti diketahui program bantuan tunai bersyarat, program keluarga harapan (PKH), diperluas dari 2,8 juta rumah tangga menjadi 3,5 juta rumah tangga pada akhir tahun 2015.
"Belanja untuk pendidikan dan kesehatan juga berperan penting, namun lagi-lagi sayangnya, alokasi anggaran terkadang belum sesuai dengan efisiensi yang dikategori belanja lain digunakan untuk subsidi sifatnya regresif dan untuk membantu menurunkan kemiskinan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
