2016 Belum Berakhir, Jokowi Sudah Susun Anggaran 2018
Rabu, 02 November 2016 - 13:47 WIB
2016 Belum Berakhir, Jokowi Sudah Susun Anggaran 2018
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumpulkan seluruh menteri Kabinet Kerja guna melaksanakan sidang kabinet paripurna. Ada tiga topik pembahasan dalam pertemuan tersebut, salah satunya arahan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi ingin menyiapkan anggaran 2018 sejak dini. Pemerintah diminta untuk menyiapkan perencanaan yang matang agar anggaran negara untuk 2018 tepat sasaran.
"Kita akan membahas mengenai dari sisi perencanaannya. Nanti diminta menteri Bappenas yang akan menyampaikan. Dari sisi rencana anggaran masing-masing K/L, nanti akan diampaikan Menteri Keuangan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Dalam ratas ini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga akan membahas mengenai simplifikasi atau penyederhanaan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sebab, rumitnya penyusunan SPJ telah menjadi beban sangat serius bagi aparat birokrasi di Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, untuk surat pertanggungjawaban bantuan guru untuk SD setidaknya bisa mencapai 124 SPJ. Hal tersebut tentu akan memberatkan dan menghabiskan waktu.
"Untuk itu, Presiden memerintahkan disimplifikasi menjadi online dan hanya satu SPJ. Dengan demikian betul-betul melakukan reformasi birokrasi yang mendasar di ASN," tandas Pramono.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi ingin menyiapkan anggaran 2018 sejak dini. Pemerintah diminta untuk menyiapkan perencanaan yang matang agar anggaran negara untuk 2018 tepat sasaran.
"Kita akan membahas mengenai dari sisi perencanaannya. Nanti diminta menteri Bappenas yang akan menyampaikan. Dari sisi rencana anggaran masing-masing K/L, nanti akan diampaikan Menteri Keuangan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Dalam ratas ini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga akan membahas mengenai simplifikasi atau penyederhanaan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sebab, rumitnya penyusunan SPJ telah menjadi beban sangat serius bagi aparat birokrasi di Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan ini mencontohkan, untuk surat pertanggungjawaban bantuan guru untuk SD setidaknya bisa mencapai 124 SPJ. Hal tersebut tentu akan memberatkan dan menghabiskan waktu.
"Untuk itu, Presiden memerintahkan disimplifikasi menjadi online dan hanya satu SPJ. Dengan demikian betul-betul melakukan reformasi birokrasi yang mendasar di ASN," tandas Pramono.
(izz)
Lihat Juga :
