Kudus Jadi Model Indonesia Naik Kelas

JAKARTA - Gerakan pembangunan daerah tidak akan lepas dari inovasi dan berbagai program yang disusun kepada daerah. Program yang dirancang baik, tapat sasaran, dan dilaksanakan dengan berkesinambungan akan menjadi modal kemajuan suatu wilayah.

Bagi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), pemberdayaan ekonomi kerakyatan terbukti mengubah kehidupan masyarakat bawah yang selama ini tak bisa mengakses lembaga keuangan. Dengan program kredit usaha produktif (KUP) mereka kini tumbuh mapan.

"Megara wajib hadir membantu rakyatnya. Maka kemudian muncullah program kredit usaha produktif (KUP)," kata Bupati Kudus Musthofa saat menjadi pembicara dalam seminar Indonesia Naik Kelas yang digelar KORAN SINDO dan SINDOnews.com di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, kemarin.

Musthofa menceritakan, sebelumnya sering terjadi kredit pemberdayaan kepada warga macet di tengah jalan. Penyebabnya, dana kredit dari APBD dianggap warga sebagai hibah. Keadaan berubah ketika diluncurkan KUP.

Masyarakat menjadi terbantu karena pinjaman itu tanpa disertai jaminan dan bunga yang hanya 0,6% per tahun. Itu sudah termasuk bebas biaya administrasi, material, dan asurans. "Dan ternyata nol tunggakan. Dari ribuan debitur tidak ada yang kredit macet. Sejak itu kami canangkan tiada hari tanpa menabung," tuturnya.

Keberhasilan Kudus dalam menggerakkan ekonomi kemasyarakat melalui KUP ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden, kata Musthofa, bahkan meminta literasi keuangan di Kudus menjadi percontohan nasional.

Laju pembangunan Kudus tak semata soal ekonomi. Di bidang pendidikan, selain memberikan pendidikan gratis tingkat SD hingga SMA di Kota Kretek ini juga berdiri 14 sekolah baru tanpa menggunakan dana APBD. Salah satu yang istimewa, sekolah khusus animasi dan kemaritiman.

"Kudus memang tidak memiliki laut, namun kami bertekad menguasai laut. Selain itu, sekolah animasi kita terbaik dan didirikan tanpa menggunakan dana APBD," ungkap Musthofa.