OJK Dorong Peran Jasa Keuangan ke Pembangunan Nasional
Jum'at, 11 November 2016 - 15:12 WIB
OJK Dorong Peran Jasa Keuangan ke Pembangunan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan agar peran intermediasi sektor jasa keuangan tetap berlangsung secara optimal dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional. Di tengah kondisi likuiditas yang memadai, peluang untuk memberikan kredit Rupiah terhadap beberapa sektor prioritas akan terus didorong.
"Upaya ini akan dilengkapi dengan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menekan potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan di perusahaan pembiayaan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Dia menambahkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan peran pasar modal juga akan dilakukan agar dapat mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berjangka panjang. Dalam hal ini, lanjut dia, pemberdayaan dana-dana dari perusahaan asuransi dan dana pensiun akan terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan jangka panjang oleh pasar modal.
Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan OJK akan terus memperkuat koordinasi guna memastikan kesinambungan pemulihan perekonomian nasional. Menurut dia, pemantauan terhadap perkembangan ekonomi domestik dan global serta berbagai risiko yang dapat mengemuka akan terus dilakukan secara intensif.
Sinergi kebijakan akan dilakukan secara kuat sehingga berbagai langkah yang ditempuh menjadi kesatuan yang terintegrasi mendukung upaya memperkuat ketahanan ekonomi. Dia menuturkan, pemerintah akan terus memperkuat stimulus sambil tetap menjaga keberlangsungan fiskal.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN-P 2016 di tingkat 2,7% PDB, di bawah batas amanat Undang-undang (UU) sebesar 3%. Ke depan, Pemerintah akan secara cermat mempersiapkan pelaksanaan APBN 2017. Dalam kaitan ini, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi di bidang fiskal, khususnya dalam bidang perpajakan.
"Pemerintah juga terus mengupayakan agar belanja negara lebih berkualitas guna menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan," tutup
"Upaya ini akan dilengkapi dengan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menekan potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan di perusahaan pembiayaan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Dia menambahkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan peran pasar modal juga akan dilakukan agar dapat mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berjangka panjang. Dalam hal ini, lanjut dia, pemberdayaan dana-dana dari perusahaan asuransi dan dana pensiun akan terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan jangka panjang oleh pasar modal.
Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan OJK akan terus memperkuat koordinasi guna memastikan kesinambungan pemulihan perekonomian nasional. Menurut dia, pemantauan terhadap perkembangan ekonomi domestik dan global serta berbagai risiko yang dapat mengemuka akan terus dilakukan secara intensif.
Sinergi kebijakan akan dilakukan secara kuat sehingga berbagai langkah yang ditempuh menjadi kesatuan yang terintegrasi mendukung upaya memperkuat ketahanan ekonomi. Dia menuturkan, pemerintah akan terus memperkuat stimulus sambil tetap menjaga keberlangsungan fiskal.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN-P 2016 di tingkat 2,7% PDB, di bawah batas amanat Undang-undang (UU) sebesar 3%. Ke depan, Pemerintah akan secara cermat mempersiapkan pelaksanaan APBN 2017. Dalam kaitan ini, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi di bidang fiskal, khususnya dalam bidang perpajakan.
"Pemerintah juga terus mengupayakan agar belanja negara lebih berkualitas guna menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan," tutup
(akr)
