Pemerintah Akan Subsidi Listrik Desa Terpencil
Pemerintah Akan Subsidi Listrik Desa Terpencil
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menjamin pemberian subsidi untuk pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil. Subsidi diambil dari hasil pencabutan subsidi listrik pelanggan rumah tangga mampu golongan 900 volt ampere (VA).
"Penghematan anggaran subsidi listrik akan dialihkan untuk membangun infrastruktur ketenegalsitrikan khususnya di daerah terpencil. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat yang belum mendapatkan listrik," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman saat coffee morning dengan tema 'Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran' di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tedapat 18,9 juta pelanggan listrik golongan 900 VA masuk dalam kategori golongan mampu akan dicabut secara bertahap mulai Januari 2017.
Hasil dari pencabutan subsidi tersebut dipastikan akan menghemat anggaran subsidi listrik sebesar Rp20,17 triliun menurun dari alokasi subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp65,15 triliun menjadi Rp44,98 triliun dalam APBN 2017.
"Hasil penghematan ini akan memberikan keleluasaan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan dengan memngembangkan jaringan listrik untuk masyarakat yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan listrik," katanya.
Berdasarkan perhitungan saat ini, rasio elektrifikasi nasional mencapai 89,7%, artinya masih sekitar 28 juta belum mendapatkan akses listrik dari negara. Sebab itu, hasil penghematan subsidi akan dialihkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga 2019 sebesar 98%.
"Karena itu, kami meminta perhatian dari masyarakat. Pengalihan subsidi ini semata-mata untuk menolong saudara kita yang belum mendapatkan akses listrik khususnya mereka yang tinggal di pulau terluar dan daerah terpencil," kata dia.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengaku masih terjadi permasalahan terkait akurasi penyajian data yang dilakukan oleh TNP2K. Penyajian data TNP2K yang didasarkan atas status sosial masyarakat terendah terdapat 4,1 juta rumah tangga subsidinya berhak dicabut. Namun, setelah diverifikasi datanya oleh PLN di lapangan hasilnya hanya 2,89 juta pelanggan rumah 900 VA yang laik untuk dicabut.
"Sisanya dari dari data yang diambil dari TNP2K tidak cocok dengan kenyataan di lapangan. Tapi kami siap saja jika diminta menaikkan tarifnya awal tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel menyanggah apabila penyajian datanya secara statistik sudah akurat. Penyajian data diambil dari status sosial 40% penduduk miskin di Indonesia.
"Secara statistik kita masih akurat dibanding negara lain seperti Chili, Meksiko dan Honduras yang pengambilan datanya sama yaitu diambil dari 40% penduduk termiskin," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung menambahkan, rencana kenaikan tarif listrik 900 VA secara beratap awal tahun depan diperkirakan akan menyumbang inflasi sebesar 0,95%. Inflasi dihitung berdasarkan pengurangan pemakaian daya listrik oleh konsumen akibat dari kenaikan tarif.
"Kenaikan tarif biasanya diikuti pengurangan pemakaian daya listrik. Biasanya konsumen mengurangi pemakaian listrik sampai 9% selama tiga bulan. Itu yang menjadi acuan dampak perhitungan inflasi," terangnya.
Namun, pihaknya mengaku kenaikan inflasi sebesar 0,95% masih relatif kecil dibanding dampak yang ditimbulkan dari kenaikan kebutuhan pokok lainnya. "Dampak inflasinya dalam perkiraaan BI yaitu ada pada kisaran 4+1%," kata dia.
Ditemui secara terpisah Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku masih akan memperbaiki penyajian data yang dilakukan TNP2K. Verifikasi data harus benar-benar sesuai fakta di lapangan karena jika tidak pengalihan subsidi dipastikan tidak tepat sasaran. "Kita perbaiki dulu datanya mana yang pas yang akan kita kasih subsidi. Kita tunggu secepatnya," tutur Arcandra.
"Penghematan anggaran subsidi listrik akan dialihkan untuk membangun infrastruktur ketenegalsitrikan khususnya di daerah terpencil. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat yang belum mendapatkan listrik," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman saat coffee morning dengan tema 'Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran' di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tedapat 18,9 juta pelanggan listrik golongan 900 VA masuk dalam kategori golongan mampu akan dicabut secara bertahap mulai Januari 2017.
Hasil dari pencabutan subsidi tersebut dipastikan akan menghemat anggaran subsidi listrik sebesar Rp20,17 triliun menurun dari alokasi subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp65,15 triliun menjadi Rp44,98 triliun dalam APBN 2017.
"Hasil penghematan ini akan memberikan keleluasaan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan dengan memngembangkan jaringan listrik untuk masyarakat yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan listrik," katanya.
Berdasarkan perhitungan saat ini, rasio elektrifikasi nasional mencapai 89,7%, artinya masih sekitar 28 juta belum mendapatkan akses listrik dari negara. Sebab itu, hasil penghematan subsidi akan dialihkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga 2019 sebesar 98%.
"Karena itu, kami meminta perhatian dari masyarakat. Pengalihan subsidi ini semata-mata untuk menolong saudara kita yang belum mendapatkan akses listrik khususnya mereka yang tinggal di pulau terluar dan daerah terpencil," kata dia.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengaku masih terjadi permasalahan terkait akurasi penyajian data yang dilakukan oleh TNP2K. Penyajian data TNP2K yang didasarkan atas status sosial masyarakat terendah terdapat 4,1 juta rumah tangga subsidinya berhak dicabut. Namun, setelah diverifikasi datanya oleh PLN di lapangan hasilnya hanya 2,89 juta pelanggan rumah 900 VA yang laik untuk dicabut.
"Sisanya dari dari data yang diambil dari TNP2K tidak cocok dengan kenyataan di lapangan. Tapi kami siap saja jika diminta menaikkan tarifnya awal tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel menyanggah apabila penyajian datanya secara statistik sudah akurat. Penyajian data diambil dari status sosial 40% penduduk miskin di Indonesia.
"Secara statistik kita masih akurat dibanding negara lain seperti Chili, Meksiko dan Honduras yang pengambilan datanya sama yaitu diambil dari 40% penduduk termiskin," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung menambahkan, rencana kenaikan tarif listrik 900 VA secara beratap awal tahun depan diperkirakan akan menyumbang inflasi sebesar 0,95%. Inflasi dihitung berdasarkan pengurangan pemakaian daya listrik oleh konsumen akibat dari kenaikan tarif.
"Kenaikan tarif biasanya diikuti pengurangan pemakaian daya listrik. Biasanya konsumen mengurangi pemakaian listrik sampai 9% selama tiga bulan. Itu yang menjadi acuan dampak perhitungan inflasi," terangnya.
Namun, pihaknya mengaku kenaikan inflasi sebesar 0,95% masih relatif kecil dibanding dampak yang ditimbulkan dari kenaikan kebutuhan pokok lainnya. "Dampak inflasinya dalam perkiraaan BI yaitu ada pada kisaran 4+1%," kata dia.
Ditemui secara terpisah Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku masih akan memperbaiki penyajian data yang dilakukan TNP2K. Verifikasi data harus benar-benar sesuai fakta di lapangan karena jika tidak pengalihan subsidi dipastikan tidak tepat sasaran. "Kita perbaiki dulu datanya mana yang pas yang akan kita kasih subsidi. Kita tunggu secepatnya," tutur Arcandra.
(izz)
Explore More