Freeport Dinilai Wajar Minta Saran Pemerintah Tunjuk Chappy Hakim
Minggu, 20 November 2016 - 17:20 WIB
Freeport Dinilai Wajar Minta Saran Pemerintah Tunjuk Chappy Hakim
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai wajar saja jika PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan konsultasi atau minta saran terlebih dahulu ke pemerintah sebelum menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur (Presdir). Apalagi pemerintah memiliki sebagian dari saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Komaidi mengatakan, antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah lama menjalin kerja sama terkait Freeport. Meski saham pemerintah di sana kecil tapi tetap memiliki kendali.
"Dia kerja sama dengan pemerintah Indonesia, saham sebagian milik pemerintah. Saya kira wajar kalau konsultasi, saham kecil tapi pemerintah tetap punya kendali mereka punya kendali karena Freeport beroperasi di sini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/11/2016).
Menurutnya, dari sisi sistem korporasi, perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air harus bersinergi dengan pemerintah dalam hal informasi. Kendati demikian, persetujuan sepenuhnya dari pengagkatan Presdir baru Freeport ada di pemegang saham.
"Jadi memang wajar saja. Biasanya domain tipe perusahaan, perusahaan kasih tahu pemerintah. Ke pemerintah bukan cari persetujuan, kalau tidak keberatan, pemerintah langsung setujui," kata Komaidi.
Sementara, lanjut dia, pemerintah sebelum memutuskan Chappy Hakim pantas jadi Bos Freeport pasti sudah melakukan penilaian secara kompeten. Sehingga, sosok Chappy dinilai memenuhi kapasitas untuk memimpin Freeport.
"Iya pemerintah kalau beliau ditunjuk ada alasannya. Secara kapasita memenuhi, kita lihat kinerjanya," pungkasnya.
Komaidi mengatakan, antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah lama menjalin kerja sama terkait Freeport. Meski saham pemerintah di sana kecil tapi tetap memiliki kendali.
"Dia kerja sama dengan pemerintah Indonesia, saham sebagian milik pemerintah. Saya kira wajar kalau konsultasi, saham kecil tapi pemerintah tetap punya kendali mereka punya kendali karena Freeport beroperasi di sini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/11/2016).
Menurutnya, dari sisi sistem korporasi, perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air harus bersinergi dengan pemerintah dalam hal informasi. Kendati demikian, persetujuan sepenuhnya dari pengagkatan Presdir baru Freeport ada di pemegang saham.
"Jadi memang wajar saja. Biasanya domain tipe perusahaan, perusahaan kasih tahu pemerintah. Ke pemerintah bukan cari persetujuan, kalau tidak keberatan, pemerintah langsung setujui," kata Komaidi.
Sementara, lanjut dia, pemerintah sebelum memutuskan Chappy Hakim pantas jadi Bos Freeport pasti sudah melakukan penilaian secara kompeten. Sehingga, sosok Chappy dinilai memenuhi kapasitas untuk memimpin Freeport.
"Iya pemerintah kalau beliau ditunjuk ada alasannya. Secara kapasita memenuhi, kita lihat kinerjanya," pungkasnya.
(dol)
Lihat Juga :
