Bos Freeport Chappy Hakim Diminta Tak Menekan Pemerintah
Senin, 21 November 2016 - 16:44 WIB
Bos Freeport Chappy Hakim Diminta Tak Menekan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim tidak menekan pemerintah. Adanya penekanan dikhawatirkan karena banyak kebijakan strategis terkait Freeport.
(Baca: Chappy Hakim Jadi Presdir Freeport, Ini Kata Pemerintah)
Dia menjelaskan, jangan sampai pemerintah melanggar aturannya sendiri dengan mengistimewakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut seperti relaksasi ekspor mineral. Presdir Freeport yang baru ini diharapkan dapat menyikapi kebijakan ini secara profesional dan independen.
"Pemerintah langgar UU-nya sendiri. Presdir Freeport yang penting profesional dan independen, jangan digunakan latar belakang militer menjadi keamanan, menekan pemerintah," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/11/2016).
Kendati demikian, Maryati menuturkan, pemilihan Presdir merupakan hal biasa dalam korporasi karena posisi itu memang sudah lama kosong setelah ditinggal Maroef Sjamsoeddin. Namun, tetap ada beberapa poin krusial dari keberadaan Freeport di Tanah Air.
(Baca: Penjelasan Freeport Tunjuk Chappy Hakim Jadi Presiden Direktur)
"Itu kan proses korporasi biasa, memang Freeport selalu memakai latar belakang dari angkatan. Mungkin alasannya bisa disebut keamanan tapi critical Freeport kontrak berakhir 2021 tapi boleh sejak 2019," kata dia.
Salah satu poin krusial lainnya, yakni kewajiban perusahaan kontrak karya seperti Freeport untuk membangun smelter. Polemik pembangunan fasilitas pemurnian tambang ini justru beradu dengan belum adanya kepastian perpanjangan kontrak.
"Freeport dan beberapa kontrak karya lain wajib bangun smelter dan karena butuh kepastian kontrak maka Freeport tidak mau bangun smelter. Mau perpanjang sekarang (kontraknya) enggak boleh. Sehingga Freeport tidak mau bangun smelter," ujar Maryati.
Baca Juga:
Freeport Dinilai Wajar Minta Saran Pemerintah Tunjuk Chappy Hakim
Sosok Presdir Harus Bisa Amankan Posisi Strategis Freeport
(Baca: Chappy Hakim Jadi Presdir Freeport, Ini Kata Pemerintah)
Dia menjelaskan, jangan sampai pemerintah melanggar aturannya sendiri dengan mengistimewakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut seperti relaksasi ekspor mineral. Presdir Freeport yang baru ini diharapkan dapat menyikapi kebijakan ini secara profesional dan independen.
"Pemerintah langgar UU-nya sendiri. Presdir Freeport yang penting profesional dan independen, jangan digunakan latar belakang militer menjadi keamanan, menekan pemerintah," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/11/2016).
Kendati demikian, Maryati menuturkan, pemilihan Presdir merupakan hal biasa dalam korporasi karena posisi itu memang sudah lama kosong setelah ditinggal Maroef Sjamsoeddin. Namun, tetap ada beberapa poin krusial dari keberadaan Freeport di Tanah Air.
(Baca: Penjelasan Freeport Tunjuk Chappy Hakim Jadi Presiden Direktur)
"Itu kan proses korporasi biasa, memang Freeport selalu memakai latar belakang dari angkatan. Mungkin alasannya bisa disebut keamanan tapi critical Freeport kontrak berakhir 2021 tapi boleh sejak 2019," kata dia.
Salah satu poin krusial lainnya, yakni kewajiban perusahaan kontrak karya seperti Freeport untuk membangun smelter. Polemik pembangunan fasilitas pemurnian tambang ini justru beradu dengan belum adanya kepastian perpanjangan kontrak.
"Freeport dan beberapa kontrak karya lain wajib bangun smelter dan karena butuh kepastian kontrak maka Freeport tidak mau bangun smelter. Mau perpanjang sekarang (kontraknya) enggak boleh. Sehingga Freeport tidak mau bangun smelter," ujar Maryati.
Baca Juga:
Freeport Dinilai Wajar Minta Saran Pemerintah Tunjuk Chappy Hakim
Sosok Presdir Harus Bisa Amankan Posisi Strategis Freeport
(izz)
Lihat Juga :
