Kadin Dorong Pertumbuhan UMKM Pariwisata dan Industri Kreatif
Kadin Dorong Pertumbuhan UMKM Pariwisata dan Industri Kreatif
A
A
A
JAKARTA - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong partisipasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor pariwisata dan industri kreatif dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan Ekonomi Kreatif Ariful Hidayat mengatakan, sektor UMKM memiliki peran strategis menyerap sumber tenaga kerja.
"Saat ini sektor UMKM hampir berurusan dengan 24 kementerian maupun lembaga, karena potensinya besar. Karena itu diharapkan ada satu regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden yang mampu mendorong tumbuhnya sektor ini dari sisi permodalan dan akses pasar yang kuat," kata dia dalam Rakernas bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin (21.11.2016).
Menurutnya, pengembangan UMKM sangat terkait dengan inovasi dan daya dukung ekonomi kreatif. Tanpa upaya kreativitas dan inovasi, maka peningkatan pertumbuhan UMKM akan terhambat dan kalah bersaing dengan produk dari luar.
"Untuk itu, upaya pengembangan sektor ini, harus terintegrasi. Kita tahu turunan dari sektor UMKM sangat banyak, dari usaha dan industri kreatif, informasi dan teknologi hingga kepariwisataan. Semuanya memiliki multiflier efect yang besar menyerap tenaga kerja," ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kadin, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode sama.
Pada 2014, mengacu pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,8 juta. Diprediksi pada tahun ini, jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.
Adapun, pemerintah menargetkan kontribusi PDB ekonomi kreatif mencapai 7%-7,5% dengan peningkatan devisa negara mencapai 6,5%-8% pada 2019. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pembiayaan di sektor UMKM pariwisata menengah saat ini menjadi fokus utama.
Menurut dia, diperlukan komunikasi intens antara perbankan pelaku UMKM di sektor pariwisata, sehingga perbankan tidak ragu mengucurkan kredit. "Saya kira pertemuan seperti ini perlu intens dilakukan bersama kalangan pembiayaan seperti perbankan. Jadi, ada komunikasi, karena biasanya bank itu tidak mau masuk karena belum ada informasi banyak soal UMKM sektor ini.
Perbankan kita selama ini, beranggapan tidak ada usaha yang bersiko, makanya pertemuan pelaku usaha UMKM kepariwisataan seperti ini perlu intens," ujar dia.
OJK bersama Kadin, telah membahas crowd funding dan akan memikirkan pinjaman modal dalam bentuk equity financing. "Kalau sudah berkembang, kita buka layanan kreditnya, kalau perlu layanan pasar modalnya. Itu harus dalam satu integrasi agar alternatifnya ada," ungkapnya.
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke A Nurwan mengatakan, pihaknya saat ini tengah menggodok payung hukum yang memungkinkan sektor UMKM mendapatkan insentif permodalan.
Saat ini, permodalan sektor ini masih mengandalkan pembiayaan dan bantuan sarana yang belum terintegrasi. "Ada melalui Dana Alokasi Khusus maupun dana dekonsentrasi. Saat ini sedang diharmonisasikan melalui Rancangan Perpres Pengembangan, Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan maupun toko swalayan. Persiapan Perpres ini akan merangkul industri kreatif dan UMKM," ungkap dia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan Ekonomi Kreatif Ariful Hidayat mengatakan, sektor UMKM memiliki peran strategis menyerap sumber tenaga kerja.
"Saat ini sektor UMKM hampir berurusan dengan 24 kementerian maupun lembaga, karena potensinya besar. Karena itu diharapkan ada satu regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden yang mampu mendorong tumbuhnya sektor ini dari sisi permodalan dan akses pasar yang kuat," kata dia dalam Rakernas bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin (21.11.2016).
Menurutnya, pengembangan UMKM sangat terkait dengan inovasi dan daya dukung ekonomi kreatif. Tanpa upaya kreativitas dan inovasi, maka peningkatan pertumbuhan UMKM akan terhambat dan kalah bersaing dengan produk dari luar.
"Untuk itu, upaya pengembangan sektor ini, harus terintegrasi. Kita tahu turunan dari sektor UMKM sangat banyak, dari usaha dan industri kreatif, informasi dan teknologi hingga kepariwisataan. Semuanya memiliki multiflier efect yang besar menyerap tenaga kerja," ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kadin, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode sama.
Pada 2014, mengacu pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,8 juta. Diprediksi pada tahun ini, jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah.
Adapun, pemerintah menargetkan kontribusi PDB ekonomi kreatif mencapai 7%-7,5% dengan peningkatan devisa negara mencapai 6,5%-8% pada 2019. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, pembiayaan di sektor UMKM pariwisata menengah saat ini menjadi fokus utama.
Menurut dia, diperlukan komunikasi intens antara perbankan pelaku UMKM di sektor pariwisata, sehingga perbankan tidak ragu mengucurkan kredit. "Saya kira pertemuan seperti ini perlu intens dilakukan bersama kalangan pembiayaan seperti perbankan. Jadi, ada komunikasi, karena biasanya bank itu tidak mau masuk karena belum ada informasi banyak soal UMKM sektor ini.
Perbankan kita selama ini, beranggapan tidak ada usaha yang bersiko, makanya pertemuan pelaku usaha UMKM kepariwisataan seperti ini perlu intens," ujar dia.
OJK bersama Kadin, telah membahas crowd funding dan akan memikirkan pinjaman modal dalam bentuk equity financing. "Kalau sudah berkembang, kita buka layanan kreditnya, kalau perlu layanan pasar modalnya. Itu harus dalam satu integrasi agar alternatifnya ada," ungkapnya.
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke A Nurwan mengatakan, pihaknya saat ini tengah menggodok payung hukum yang memungkinkan sektor UMKM mendapatkan insentif permodalan.
Saat ini, permodalan sektor ini masih mengandalkan pembiayaan dan bantuan sarana yang belum terintegrasi. "Ada melalui Dana Alokasi Khusus maupun dana dekonsentrasi. Saat ini sedang diharmonisasikan melalui Rancangan Perpres Pengembangan, Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan maupun toko swalayan. Persiapan Perpres ini akan merangkul industri kreatif dan UMKM," ungkap dia.
(izz)
Explore More