Jokowi Akui 14 Paket Kebijakan Ekonomi Belum Efektif
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa 14 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah hingga saat ini belum sepenuhnya efektif. Beberapa paket kebijakan yang implementasinya berada di tingkat eselon II dan eselon III belum berjalan baik.
Dia berjanji akan mencari solusi agar 14 paket kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. "14 paket kebijakan, meskipun dari paket ada implementasi di eselon II dan III yang akan kita dorong agar terimplementasi dengan baik. Kita sadar belum seluruhnya terimplementasi, tapi kita akan terus cari terobosan," katanya dalam acara CEO Forum 2016 di JCC, Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Namun, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim, investor tetap mengapresiasi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan pernyataan Eurochamp yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin meningkat, berkat tax amnesty dan paket kebijakan ekonomi.
"Ini menunjukkan keseriusan kita agar reformasi untuk hal yang langsung kena sasaran, langsung ke isu praktis bagi pelaku dunai usaha. Misalnya hal berkaitan dengan upah minimum, pusat logistik berikat yang banyak orang enggak tahu. Akan kita kejar untuk penyimpanan bahan baku, jangan sampai penyimpanan ke Malaysia," tandas dia.
Dia berjanji akan mencari solusi agar 14 paket kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. "14 paket kebijakan, meskipun dari paket ada implementasi di eselon II dan III yang akan kita dorong agar terimplementasi dengan baik. Kita sadar belum seluruhnya terimplementasi, tapi kita akan terus cari terobosan," katanya dalam acara CEO Forum 2016 di JCC, Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Namun, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim, investor tetap mengapresiasi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan pernyataan Eurochamp yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin meningkat, berkat tax amnesty dan paket kebijakan ekonomi.
"Ini menunjukkan keseriusan kita agar reformasi untuk hal yang langsung kena sasaran, langsung ke isu praktis bagi pelaku dunai usaha. Misalnya hal berkaitan dengan upah minimum, pusat logistik berikat yang banyak orang enggak tahu. Akan kita kejar untuk penyimpanan bahan baku, jangan sampai penyimpanan ke Malaysia," tandas dia.
(izz)