Menteri PUPR Siap Bangun 43 Masjid yang Roboh di Aceh
Jum'at, 09 Desember 2016 - 21:01 WIB
Menteri PUPR Siap Bangun 43 Masjid yang Roboh di Aceh
A
A
A
ACEH - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan segera memperbaiki fasilitas umum yang roboh akibat musibah gempa bumi di beberapa wilayah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Salah satunya, 43 masjid yang roboh akibat bencana tersebut.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah pusat dapat turut serta membantu membangun kembali fasilitas umum yang rusak tersebut. "Iya. Kalau yang jalan, masjid, pesantren tadi kan ada perintah dari Presiden. Kalau masjid ada sekitar 43," katanya usai mendampingi Presiden Jokowi mengecek lokasi gempa di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Jumat (9/12/2016).
Namun, kata Basuki, hingga saat ini belum bisa menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali masjid dan fasilitas umum lainnya. Saat ini, pihaknya perlu mendesain terlebih dahulu luas bangunan yang akan dibangun kembali.
"Belum dihitung (anggaran) Kan harus di desain berapa luasnya. Tadi kan kira-kira 425 m2 misalnya per lantai. Jadi kalau lima lantai tinggal kalikan lima, harga satuannya kan kita belum tau disini," imbuh dia.
Sementara untuk rumah warga, pemerintah hanya akan memberikan santunan kepada mereka sebesar Rp40 juta untuk rumah yang roboh dan Rp20 juta untuk yang rusak sedang. "Kalau rumah warga tidak diganti. Cuma stimulan saja," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar Rp40 juta kepada korban gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh yang rumahnya roboh total. Saat ini, pemerintah sedang melakukan verifikasi ulang mengenai jumlah rumah yang terdampak musibah tersebut.
Dia menjelaskan, nantinya santunan akan dibagi menjadi dua kategori yaitu rumah yang rusak berat atau roboh total dan rumah yang rusak sedang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menugaskan Gubernur Aceh dan Bupati Pidie Jaya untuk proses verifikasi ulang tersebut.
"Ini masih dalam proses verifikasi jumlah. Ada dua kategori nanti, yaitu yang rusak berat artinya sudah roboh total dan rusak sedang. Nanti baru dihitung jumlahnya berapa, akan ada scape bupati dan gubernur untuk menentukan jumlah," katanya di Kantor Bupati Pidie Jaya, Aceh, Jumat (9/12/2016).
Untuk rumah yang berkategori rusak total, tambahnya, pemerintah pusat akan menyantuni sekitar Rp40 juta. Sementara untuk kategori rusak ringan, santunan yang diberikan adalah Rp20 juta.
"Dan pemerintah pusat akan bantu, yang rusak berat dibantu Rp40 juta, yang rusak sedang ringan dibantu Rp20 juta. Agar segera itu bisa nantinya dipakai untuk stimulan membangun kembali rumah yang ada," imbuh dia.
Sementara itu, tambah mantan Walikota Solo ini, bantuan untuk korban yang meninggal dan dirawat di rumah sakit telah diberikan langsung. Sementara untuk gedung sekolah, kantor dan pesantren yang rusak ditugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikannya.
"Yang berkaitan dengan kerusakan, baik gedung sekolah, ada pesantren, kantor, masjid itu yang nanti ditangani oleh PU. Kemudian yang sekolah ditangani oleh Kemendikbud. Langsung ini dikerjakan," tandasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah pusat dapat turut serta membantu membangun kembali fasilitas umum yang rusak tersebut. "Iya. Kalau yang jalan, masjid, pesantren tadi kan ada perintah dari Presiden. Kalau masjid ada sekitar 43," katanya usai mendampingi Presiden Jokowi mengecek lokasi gempa di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Jumat (9/12/2016).
Namun, kata Basuki, hingga saat ini belum bisa menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali masjid dan fasilitas umum lainnya. Saat ini, pihaknya perlu mendesain terlebih dahulu luas bangunan yang akan dibangun kembali.
"Belum dihitung (anggaran) Kan harus di desain berapa luasnya. Tadi kan kira-kira 425 m2 misalnya per lantai. Jadi kalau lima lantai tinggal kalikan lima, harga satuannya kan kita belum tau disini," imbuh dia.
Sementara untuk rumah warga, pemerintah hanya akan memberikan santunan kepada mereka sebesar Rp40 juta untuk rumah yang roboh dan Rp20 juta untuk yang rusak sedang. "Kalau rumah warga tidak diganti. Cuma stimulan saja," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar Rp40 juta kepada korban gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh yang rumahnya roboh total. Saat ini, pemerintah sedang melakukan verifikasi ulang mengenai jumlah rumah yang terdampak musibah tersebut.
Dia menjelaskan, nantinya santunan akan dibagi menjadi dua kategori yaitu rumah yang rusak berat atau roboh total dan rumah yang rusak sedang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menugaskan Gubernur Aceh dan Bupati Pidie Jaya untuk proses verifikasi ulang tersebut.
"Ini masih dalam proses verifikasi jumlah. Ada dua kategori nanti, yaitu yang rusak berat artinya sudah roboh total dan rusak sedang. Nanti baru dihitung jumlahnya berapa, akan ada scape bupati dan gubernur untuk menentukan jumlah," katanya di Kantor Bupati Pidie Jaya, Aceh, Jumat (9/12/2016).
Untuk rumah yang berkategori rusak total, tambahnya, pemerintah pusat akan menyantuni sekitar Rp40 juta. Sementara untuk kategori rusak ringan, santunan yang diberikan adalah Rp20 juta.
"Dan pemerintah pusat akan bantu, yang rusak berat dibantu Rp40 juta, yang rusak sedang ringan dibantu Rp20 juta. Agar segera itu bisa nantinya dipakai untuk stimulan membangun kembali rumah yang ada," imbuh dia.
Sementara itu, tambah mantan Walikota Solo ini, bantuan untuk korban yang meninggal dan dirawat di rumah sakit telah diberikan langsung. Sementara untuk gedung sekolah, kantor dan pesantren yang rusak ditugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikannya.
"Yang berkaitan dengan kerusakan, baik gedung sekolah, ada pesantren, kantor, masjid itu yang nanti ditangani oleh PU. Kemudian yang sekolah ditangani oleh Kemendikbud. Langsung ini dikerjakan," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
