Ketersediaan Energi Kunci Pertumbuhan Ekspor Indonesia

JAKARTA - Pemerintah menyatakan kunci keberhasilan peningkatan ekspor yakni ketersediaan energi bagi sektor industri. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Indonesianisme Summit 2016 di Jakarta.

Airlangga menjelaskan, ketersediaan energi dalam jumlah yang memadai dan harga yang bersaing mampu mendukung pertumbuhan industri nasional.

"Ada industri-industri yang sebenarnya Indonesia bisa menjadi juara. Misalnya Industri Elektronik, Pulp and paper juga CPO. Yang pasti industri akan terus di dorong dan energi adalah kuncinya," ujarnya.

Menurut Menperin, energi merupakan komponen vital bagi industri untuk bahan baku maupun bahan bakar dalam proses produksi. “Oleh karena itu, perlu penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara,” tegasnya.

Sepuluh sektor industri yang perlu mendapatkan harga gas yang kompetitif, yakni Industri Pupuk, Industri Petrokimia, Industri Oleokimia, Industri Baja/Logam Lainnya, Industri Keramik, Industri Kaca, Industri Ban dan Sarung Tangan Karet, Industri Pulp dan Kertas, Industri Makanan dan Minuman, serta Industri Tekstil dan Alas Kaki.

Sebagai gambaran, jenis energi yang dibutuhkan industri pada 2015, yakni untuk listrik sebesar 76.187 GWh, gas sebesar 505.141 MMBTU, dan batubara sebesar 35 juta ton. Sedangkan, proyeksi pada tahun 2020, kebutuhan listrik mencapai 123.554 GWH, gas mencapai 621.712 MMBTU, dan batubara mencapai 45 juta ton.

"Sumber daya energi merupakan modal untuk pembangunan. Apabila harga gas kita dapat kompetitif seperti negara lain, saya yakin industri nasional mampu bersaing di pasar global,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Thahar mengungkapkan, pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menurunkan harga gas industri. "Sudah ada tiga sektor industri yang harga gasnya turun. Untuk dua industri lagi yaitu kaca dan keramik sedang kami bahas intensif agar harganya bisa di kurangi," kata Archandra.

Salah satu celah untuk menurunkan harga gas, yakni dengan mengurangi besaran pendapatan negara bukan pajak (PNPB).

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sudah saatnya Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki pasar yang besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada industri dalam negeri. “Kami di Kementerian Perhubungan akan berupaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada industri alat angkut di dalam negeri seperti PT INKA, PT PAL, PT DI untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada,” tambahnya.