Perindo: Cabai Mahal, Bangun Pertanian Harus Berkesinambungan
Kamis, 05 Januari 2017 - 18:41 WIB
Perindo: Cabai Mahal, Bangun Pertanian Harus Berkesinambungan
A
A
A
JAKARTA - Harga cabai yang meroket mahal beberapa hari terakhir ini harus disiati pemerintah dengan strategi jangka panjang pertanian ke depan.
"Strategi jangka panjang harus berkesinambungan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian," kata Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hendrik Kawilarang Lutungan ketika hubungi di Jakarta.
Karena itu, Hendrik meminta pemerintah mengedepankan pembangunan pertanian. Pasalnya hampir semua kebutuhan pokok tahun lalu harus diimpor, termasuk cabai, beras, jagung, kedelai, gandum, gula, daging sapi, garam, dan lainnya.
"Ini menandakan Indonesia tidak mandiri secara pertanian, yang katanya Indonesia adalah negara agraris," jelas Hendrik.
Menurutnya, pertanian harus menjadi fokus penting kebijakan negara yang tepat, diikuti dengan pembangunan industri dan infrastruktur. "Sekarang saatnya pemerintah kembali harus memprioritaskan kebutuhan primer masyarakat terlebih dahulu," ujar dia.
Areal pertanian yang semakin terbatas dan jumlah petani yang juga berkurang harus diantisipasi dengan komitmen serius regulasi pertanian. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat membutuhkan pasokan kebutuhan pokok yang cukup dengan harga yang stabil.
"Sekarang pemerintah lebih fokus mengedepankan kebutuhan sekundernya yaitu infrastruktur. Lantas menganaktirikan pembangunan pertanian sebagai kebutuhan primer masyarakat," tandasnya.
"Strategi jangka panjang harus berkesinambungan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian," kata Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hendrik Kawilarang Lutungan ketika hubungi di Jakarta.
Karena itu, Hendrik meminta pemerintah mengedepankan pembangunan pertanian. Pasalnya hampir semua kebutuhan pokok tahun lalu harus diimpor, termasuk cabai, beras, jagung, kedelai, gandum, gula, daging sapi, garam, dan lainnya.
"Ini menandakan Indonesia tidak mandiri secara pertanian, yang katanya Indonesia adalah negara agraris," jelas Hendrik.
Menurutnya, pertanian harus menjadi fokus penting kebijakan negara yang tepat, diikuti dengan pembangunan industri dan infrastruktur. "Sekarang saatnya pemerintah kembali harus memprioritaskan kebutuhan primer masyarakat terlebih dahulu," ujar dia.
Areal pertanian yang semakin terbatas dan jumlah petani yang juga berkurang harus diantisipasi dengan komitmen serius regulasi pertanian. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat membutuhkan pasokan kebutuhan pokok yang cukup dengan harga yang stabil.
"Sekarang pemerintah lebih fokus mengedepankan kebutuhan sekundernya yaitu infrastruktur. Lantas menganaktirikan pembangunan pertanian sebagai kebutuhan primer masyarakat," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
