Kian Pedas & Tembus Rp120 Ribu per Kg, Partai Perindo Minta Pemerintah Segera Kendalikan Harga Cabai
loading...
Juru Bicara Nasional Partai Perindo, Yerry Tawalujan mengatakan, kenaikan tidak terkendali harga cabai ini adalah ujian terhadap kemampuan Pemerintah khususnya Bapanas untuk mengendalikan harga komoditas pangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo , Yerry Tawalujan angkat bicara terkait harga cabai di berbagai daerah yang melambung naik dan semakin 'pedas'. Diketahui, kenaikan harga cabai di berbagai daerah bervariasi mulai dari Rp80 ribu per kilogram di Jawa Barat, Rp90 ribu sampai Rp100 ribu di DKI Jakarta.
Termahal berada di daerah Bangka Barat dan Pangkal Pinang seharga Rp117 ribu sampai Rp120 ribu per kilogram. Yerry mengatakan, kenaikan tidak terkendali harga cabai ini adalah ujian terhadap kemampuan Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengendalikan harga komoditas pangan.
"Pertanyaannya adalah, siapa yang paling berwenang mengendalikan harga pangan selain Pemerintah? Memang sistem ekonomi itu berdasarkan prinsip supply and demand, tetapi tugas Pemerintah adalah mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan barang," kata Yerry kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).
Yerry -yang juga merupakan Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini- mengatakan, rakyat percaya pada kesungguhan Pemerintah untuk menurunkan harga komoditas pangan. "Tetapi kalau harga pangan seperti cabai, beras, aneka sayuran, dan komoditas lainnya tetap naik. Kepercayaan rakyat itu bisa berbalik menjadi keraguan dan ketidakpuasan atas kinerja Pemerintah," ujar Yerry.
Karena itu, Yerry meminta Bapanas untuk bekerja ekstra keras dan kreatif untuk menurunkan harga pangan khususnya cabai. Jangan cepat puas hanya dengan satu solusi melakukan distribusi dari sentra-sentra penghasil cabai ke daerah yang minim cabai.
Namun, pikirkan solusi lain seperti impor cabai dan berikan subsidi pupuk dan bibit gratis kepada petani cabai misalnya. "Jangan sampai rakyat menilai Bapanas sebagai ujung tombak Pemerintah dalam menangani masalah pangan dinilai tidak kompeten melalukan tugasnya," pungkas Yerry.
Termahal berada di daerah Bangka Barat dan Pangkal Pinang seharga Rp117 ribu sampai Rp120 ribu per kilogram. Yerry mengatakan, kenaikan tidak terkendali harga cabai ini adalah ujian terhadap kemampuan Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengendalikan harga komoditas pangan.
"Pertanyaannya adalah, siapa yang paling berwenang mengendalikan harga pangan selain Pemerintah? Memang sistem ekonomi itu berdasarkan prinsip supply and demand, tetapi tugas Pemerintah adalah mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan barang," kata Yerry kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).
Yerry -yang juga merupakan Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini- mengatakan, rakyat percaya pada kesungguhan Pemerintah untuk menurunkan harga komoditas pangan. "Tetapi kalau harga pangan seperti cabai, beras, aneka sayuran, dan komoditas lainnya tetap naik. Kepercayaan rakyat itu bisa berbalik menjadi keraguan dan ketidakpuasan atas kinerja Pemerintah," ujar Yerry.
Karena itu, Yerry meminta Bapanas untuk bekerja ekstra keras dan kreatif untuk menurunkan harga pangan khususnya cabai. Jangan cepat puas hanya dengan satu solusi melakukan distribusi dari sentra-sentra penghasil cabai ke daerah yang minim cabai.
Namun, pikirkan solusi lain seperti impor cabai dan berikan subsidi pupuk dan bibit gratis kepada petani cabai misalnya. "Jangan sampai rakyat menilai Bapanas sebagai ujung tombak Pemerintah dalam menangani masalah pangan dinilai tidak kompeten melalukan tugasnya," pungkas Yerry.
Lihat Juga :
(akr)
