Pemerintah Akan Merevitalisasi 51 Pasar Rakyat
Sabtu, 07 Januari 2017 - 06:24 WIB
Pemerintah Akan Merevitalisasi 51 Pasar Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan merevitalisasi 51 pasar rakyat yang tersebar di 24 provinsi tahun ini. Selain itu, juga akan menata enam kawasan pedagang kaki lima (PKL).
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan, pasar rakyat yang akan direvitalisasi terdiri dari 11 di daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan 40 lainnya di daerah reguler. Biaya revitalisasi masing-masing pasar dianggarkan sebesar Rp950 juta.
"Daerah perbatasan itu di antaranya misalnya di NTT, Papua, Kalimantan. Memang kami menyiapkan dana hibah untuk nanti dikelola oleh Pemda," jelas Wayan di Jakarta, Jumat (6/1/2017).
Menurutnya, revitalisasi pasar dilakukan untuk memperbaiki pasar lama yang kondisi bangunannya sudah tidak baik kemudian diperbaiki menjadi bangunan permanen. Di setiap pasar pun akan dilengkapi fasilitas berupa WC, westafel, maupun tempat pembuangan sampah.
"Selain kita bangun fisiknya, kita juga bantu dari segi pengelolaan, Monev, dan pengawasan," ujar dia.
Program tersebut memberikan dampak bagi kenaikan pendapatan pedagang. "Bahkan bukan hanya jumlah pengunjung yang banyak tapi pedagang banyak untung itu sebagai bukti. Kami pernah kaji jadi semakin bagus," tuturnya.
Wayan mengungkapkan, pasar yang telah direvitalisasi akan dikelola oleh koperasi ke depannya. "Selain revitalisasi dari segi fisik, kita juga melakukan pengelolaan. Jadi orang lebih nyaman belanja di pasar," tuturnya.
Revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat merupakan agenda prioritas sebagaimana agenda Nawacita Presiden Jokowi. Pemerintah sejak 2015 sampai 2019 menargetkan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan bisa berkontribusi sebanyak 1.075 pasar rakyat sampai 2019. Namun, pada 2015 baru berhasil direvitalisasi 64 pasar rakyat.
Pada 2016 terealisasi 84 pasar rakyat dari target 85 pasar rakyar, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp80,7 miliar. Satu pasar di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena masalah lahan.
Menurut Wayan, revitalisasi pasar tahun ini lebih sedikit dibanding 2016 karena anggaran kementerian yang dikurangi. "2017 menurun karena anggaran yang disiapkan menurun dari tahun sebelumnya. Jadi kami akan merevitalisasi 51 pasar," terangnya.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan, meski anggaran kementerian kecil, pihaknya menyadari bahwa harus bekerja lebih kreatif dan inovatif. "Kemenkop memang menginginkan anggaran yang lebih besar. Tapi kita menyadari, anggaran kecil bukan berarti kita tidur dan tidak berbuat apa-apa tetapi kita dituntut harus kreatif," ujarnya.
Agus menambahkan, beberapa program strategis pemberdayaan koperasi dan UKM di kementeriannya tidak semua menggunakan dana dari APBN karena anggaran yang terbatas. Meski begitu, Kementerian Koperasi dan UKM memaksimalkan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan kementerian-kementerian lain.
"Seperti program strategis lainnya, gratis pengurusan Akta Koperasi, Nomor Induk Koperasi atau NIK, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan pola kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain seperti itulah, dengan anggaran minim, Kemenkop dan UKM tetap bisa menjalankan banyak program strategis," tandas dia.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan, pasar rakyat yang akan direvitalisasi terdiri dari 11 di daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan 40 lainnya di daerah reguler. Biaya revitalisasi masing-masing pasar dianggarkan sebesar Rp950 juta.
"Daerah perbatasan itu di antaranya misalnya di NTT, Papua, Kalimantan. Memang kami menyiapkan dana hibah untuk nanti dikelola oleh Pemda," jelas Wayan di Jakarta, Jumat (6/1/2017).
Menurutnya, revitalisasi pasar dilakukan untuk memperbaiki pasar lama yang kondisi bangunannya sudah tidak baik kemudian diperbaiki menjadi bangunan permanen. Di setiap pasar pun akan dilengkapi fasilitas berupa WC, westafel, maupun tempat pembuangan sampah.
"Selain kita bangun fisiknya, kita juga bantu dari segi pengelolaan, Monev, dan pengawasan," ujar dia.
Program tersebut memberikan dampak bagi kenaikan pendapatan pedagang. "Bahkan bukan hanya jumlah pengunjung yang banyak tapi pedagang banyak untung itu sebagai bukti. Kami pernah kaji jadi semakin bagus," tuturnya.
Wayan mengungkapkan, pasar yang telah direvitalisasi akan dikelola oleh koperasi ke depannya. "Selain revitalisasi dari segi fisik, kita juga melakukan pengelolaan. Jadi orang lebih nyaman belanja di pasar," tuturnya.
Revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat merupakan agenda prioritas sebagaimana agenda Nawacita Presiden Jokowi. Pemerintah sejak 2015 sampai 2019 menargetkan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan bisa berkontribusi sebanyak 1.075 pasar rakyat sampai 2019. Namun, pada 2015 baru berhasil direvitalisasi 64 pasar rakyat.
Pada 2016 terealisasi 84 pasar rakyat dari target 85 pasar rakyar, dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp80,7 miliar. Satu pasar di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena masalah lahan.
Menurut Wayan, revitalisasi pasar tahun ini lebih sedikit dibanding 2016 karena anggaran kementerian yang dikurangi. "2017 menurun karena anggaran yang disiapkan menurun dari tahun sebelumnya. Jadi kami akan merevitalisasi 51 pasar," terangnya.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan, meski anggaran kementerian kecil, pihaknya menyadari bahwa harus bekerja lebih kreatif dan inovatif. "Kemenkop memang menginginkan anggaran yang lebih besar. Tapi kita menyadari, anggaran kecil bukan berarti kita tidur dan tidak berbuat apa-apa tetapi kita dituntut harus kreatif," ujarnya.
Agus menambahkan, beberapa program strategis pemberdayaan koperasi dan UKM di kementeriannya tidak semua menggunakan dana dari APBN karena anggaran yang terbatas. Meski begitu, Kementerian Koperasi dan UKM memaksimalkan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan kementerian-kementerian lain.
"Seperti program strategis lainnya, gratis pengurusan Akta Koperasi, Nomor Induk Koperasi atau NIK, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan pola kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain seperti itulah, dengan anggaran minim, Kemenkop dan UKM tetap bisa menjalankan banyak program strategis," tandas dia.
(izz)
Lihat Juga :
