DPR: Enggak Perlu Asing Menjadi CEO di BUMN
Sabtu, 14 Januari 2017 - 18:17 WIB
DPR: Enggak Perlu Asing Menjadi CEO di BUMN
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai enggak perlu CEO asal asing di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, secara administrasi akan sulit jika bukan orang Indonesia
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan mengatakan, kalau CEO asing tersebut terkena kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sulit diproses karena bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Lebih mudah jika itu merupakan WNI.
"Kalau menurut saya, enggak perlu CEO asing di BUMN, perusahaan negara siapapun direksinya itu pejabat negara yang bisa diperiksa KPK. Kalau asing? Dia pindah warga negara dulu, itu yang harus dipertimbangkan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).
Zulfan menyampaikan, banyak anak bangsa yang tidak kalah dari asing. Namun, mereka lebih memilih bekerja di luar negeri seperti mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
"Kemudian apa anak Indonesia enggak ada yang mampu mengelola? Banyak orang kita ke Petronas di Malaysia, orang pintar kita kerja ke sana. Buktinya Arcandra kerja di luar negeri dan sebagai profesional, buktinya ada," katanya.
Menurutnya, orang nomor satu di perusahaan BUMN tidak harus diisi asing. Banyak lulusan dalam negeri yang berkualitas tapi tidak masuk dalam radar pemerintah.
"Enggak mesti orang asing, jangan kita buru-buru buat pernyataan, enggak cek dulu. Alumni ITB, UI, Gadjah Mada siapa yang terbaik, mereka mampu manage perusahaan, bisa berkembang. Kita cek semua institusi, cek semua orang. Mereka orang asing bantu di belakang saja, kita bayar. Kalau enggak beres kita pulangi dia, jangan dia yang menentukan," pungkasnya.
Anggota Komisi VI DPR Zulfan Lindan mengatakan, kalau CEO asing tersebut terkena kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sulit diproses karena bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Lebih mudah jika itu merupakan WNI.
"Kalau menurut saya, enggak perlu CEO asing di BUMN, perusahaan negara siapapun direksinya itu pejabat negara yang bisa diperiksa KPK. Kalau asing? Dia pindah warga negara dulu, itu yang harus dipertimbangkan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).
Zulfan menyampaikan, banyak anak bangsa yang tidak kalah dari asing. Namun, mereka lebih memilih bekerja di luar negeri seperti mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
"Kemudian apa anak Indonesia enggak ada yang mampu mengelola? Banyak orang kita ke Petronas di Malaysia, orang pintar kita kerja ke sana. Buktinya Arcandra kerja di luar negeri dan sebagai profesional, buktinya ada," katanya.
Menurutnya, orang nomor satu di perusahaan BUMN tidak harus diisi asing. Banyak lulusan dalam negeri yang berkualitas tapi tidak masuk dalam radar pemerintah.
"Enggak mesti orang asing, jangan kita buru-buru buat pernyataan, enggak cek dulu. Alumni ITB, UI, Gadjah Mada siapa yang terbaik, mereka mampu manage perusahaan, bisa berkembang. Kita cek semua institusi, cek semua orang. Mereka orang asing bantu di belakang saja, kita bayar. Kalau enggak beres kita pulangi dia, jangan dia yang menentukan," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
