Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Rp1 T Bisa Gaji 10.000 Polisi
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Rp1 T Bisa Gaji 10.000 Polisi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa pajak merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebesar Rp1 triliun penerimaan pajak bisa menggaji 10.000 polisi dalam satu tahun.
(Baca: Rayu Pendeta Ikut Tax Amnesty, Menkeu Ungkap Kondisi Ekonomi RI)
Dia mengatakan, 86% penerimaan negara saat ini berasal dari penerimaan pajak. Anggaran belanja negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, karena itu, tak heran jika pajak merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
Tahun ini saja, pemerintah harus mengumpulkan Rp1.750 triliun penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak. Ini untuk mendanai belanja negara yang mencapai Rp2.080 triliun.
"Kalau penerimaan kurang dari belanja berarti kita harus melakukan pembiayaan atau utang. Keluhan warga mengenai kemacetan, pendidikan, sampah atau lainnya itu keluhan warga yang menggambarkan sisi belanja itu, yang harus direspons dan harus bisa memenuhi aspirasi masyarakat semua butuh dana. Karena itu, membayar pajak luar biasa penting," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Bahkan, tidak ada negara di dunia yang mengklaim sebagai negara maju jika tidak mampu membangun penerimaan pajak secara solid. "Tidak ada negara yang mengklaim maju apabila APBN tidak dijaga secara baik dan berkelanjutan," imbuh dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membeberkan, betapa berharganya penerimaan pajak untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Dia menyebutkan Rp1 triliun penerimaan pajak sama saja dengan membangun 3.541 meter jembatan atau 155 kilometer (km) jalan raya.
"Rp1 triliun pajak itu sama dengan gaji 10 ribu polisi dalam satu tahun. Polisi yang menjaga demo kemarin itu dia dibayar oleh APBN. Itu (Rp1 triliun penerimaan pajak) juga sama dengan 729 ribu rumah tangga miskin yang mendapatkan beras," tandasnya.
(Baca: Rayu Pendeta Ikut Tax Amnesty, Menkeu Ungkap Kondisi Ekonomi RI)
Dia mengatakan, 86% penerimaan negara saat ini berasal dari penerimaan pajak. Anggaran belanja negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, karena itu, tak heran jika pajak merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
Tahun ini saja, pemerintah harus mengumpulkan Rp1.750 triliun penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak. Ini untuk mendanai belanja negara yang mencapai Rp2.080 triliun.
"Kalau penerimaan kurang dari belanja berarti kita harus melakukan pembiayaan atau utang. Keluhan warga mengenai kemacetan, pendidikan, sampah atau lainnya itu keluhan warga yang menggambarkan sisi belanja itu, yang harus direspons dan harus bisa memenuhi aspirasi masyarakat semua butuh dana. Karena itu, membayar pajak luar biasa penting," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Bahkan, tidak ada negara di dunia yang mengklaim sebagai negara maju jika tidak mampu membangun penerimaan pajak secara solid. "Tidak ada negara yang mengklaim maju apabila APBN tidak dijaga secara baik dan berkelanjutan," imbuh dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini membeberkan, betapa berharganya penerimaan pajak untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Dia menyebutkan Rp1 triliun penerimaan pajak sama saja dengan membangun 3.541 meter jembatan atau 155 kilometer (km) jalan raya.
"Rp1 triliun pajak itu sama dengan gaji 10 ribu polisi dalam satu tahun. Polisi yang menjaga demo kemarin itu dia dibayar oleh APBN. Itu (Rp1 triliun penerimaan pajak) juga sama dengan 729 ribu rumah tangga miskin yang mendapatkan beras," tandasnya.
(izz)
Explore More