Kinerja Ekspor Sektor UKM Masih Rendah
Kamis, 26 Januari 2017 - 16:12 WIB
Kinerja Ekspor Sektor UKM Masih Rendah
A
A
A
SOLO - Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar diseminasi hasil pengkajian perdagangan di Kota Solo. BPPP menyajikan dua hasil kajian di 2016.
Kajian yang disampaikan tentang pengembangan trading house dalam rangka peningkatan ekspor nonmigas, dan analisis perdagangan jasa Indonesia dalam rangka Indonesia-Australia Comprehensive Ekonomic Partnership Agreement (AI-CEPA).
"Sektor jasa Indonesia berkontribusi rata-rata 40% dalam produk domestic bruto (PBD) nasional. Sehingga perdagangan jasa perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya dalam upaya peningkatan ekspor nonmigas," tandas Kepala BPPP Kemendag Tjahya Widayanti di Solo, Kamis (26/1/2017).
Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam negosiasi kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra. Secara khusus BPP Kemendag telah melakukan kajian terkait perdagangan jasa tahun 2016 dalam rangka Indonesia Australia CEPA.
Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah dapat menegosiasi beberapa sektor jasa, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, keuangan, dan peternakan. Upaya peningkatan ekspor juga dapat dilakukan melalui keberadaan trading house untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM).
UKM merupakan sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan memiliki potensi cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekspor. "Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan maksimal," terangnya.
Kinerja ekspor sektor UKM masih rendah. Di antaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, terbatasnya informasi pasar dan promosi. Selain itu, kurang menariknya kemasan, serta kemampuan teknis melakukan ekspor yang terbatas turut menjadi penyebab.
Keberadaan trading house diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi UKM. Staf ahli Menteri Perdagangan bidang hubungan internasional Kasan mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi guna memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh dan terus tumbuh di tengah perlambatan perekonomian global.
"Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah meliputi berbagai sektor dan harus dimanfaatkan maksimal oleh pelaku usaha. Khususnya UKM di daerah dalam upaya peningkatan ekpor," tandas Kasan.
Kajian yang disampaikan tentang pengembangan trading house dalam rangka peningkatan ekspor nonmigas, dan analisis perdagangan jasa Indonesia dalam rangka Indonesia-Australia Comprehensive Ekonomic Partnership Agreement (AI-CEPA).
"Sektor jasa Indonesia berkontribusi rata-rata 40% dalam produk domestic bruto (PBD) nasional. Sehingga perdagangan jasa perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya dalam upaya peningkatan ekspor nonmigas," tandas Kepala BPPP Kemendag Tjahya Widayanti di Solo, Kamis (26/1/2017).
Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam negosiasi kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra. Secara khusus BPP Kemendag telah melakukan kajian terkait perdagangan jasa tahun 2016 dalam rangka Indonesia Australia CEPA.
Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah dapat menegosiasi beberapa sektor jasa, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, keuangan, dan peternakan. Upaya peningkatan ekspor juga dapat dilakukan melalui keberadaan trading house untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM).
UKM merupakan sektor yang mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan memiliki potensi cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekspor. "Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan maksimal," terangnya.
Kinerja ekspor sektor UKM masih rendah. Di antaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, terbatasnya informasi pasar dan promosi. Selain itu, kurang menariknya kemasan, serta kemampuan teknis melakukan ekspor yang terbatas turut menjadi penyebab.
Keberadaan trading house diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi UKM. Staf ahli Menteri Perdagangan bidang hubungan internasional Kasan mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi guna memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh dan terus tumbuh di tengah perlambatan perekonomian global.
"Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah meliputi berbagai sektor dan harus dimanfaatkan maksimal oleh pelaku usaha. Khususnya UKM di daerah dalam upaya peningkatan ekpor," tandas Kasan.
(izz)
Lihat Juga :
