Warga WTT Tetap Tolak Bandara NYIA
Sabtu, 28 Januari 2017 - 04:12 WIB
Warga WTT Tetap Tolak Bandara NYIA
A
A
A
KULON PROGO - Babat Alasa Nawung Kridha yang berarti membuka, membersihkan, merapikan, menata lahan, tanda dimulainya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) menggantikan bandara Adisutjipto, Yogyakarta, tidak menyurutkan perjuangan warga yang menolak bandara.
Penolakan ini bersamaan dengan pemasangan batu bata merah oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan istighosah dan doa bersama di tengan Jalur jalan Luntas Selatan (JJLS).
Ratusan warga yang didukung beberapa mahasiswa dan organisasi masyarakat lain, awalnya berkumpul di posko menuju ke jalan JJLS di wilayah Palihan. Bersama dengan LBH Yogyakarta, sejumlah warga melakukan orasi. Petugas kepolisian yang bersiaga menutup jalan dan mengalihkan arus lalu lintas.
Ketua WTT Martono mengatakan Amdal Bandara belum terbit, tetapi pembangunan sudah dimulai. Ini merupakan permasalahan besar yang harus diungkapkan kepada publik. Begitu juga dengan lokasi di pesisir yang rawan dengan tsunami. "Membangun di lokasi rawan tsunami tidak sesuai dengan hukum," jelas Martono, Jumat (27/1/2017).
Warga WTT siap untuk mempertahankan atas hak-haknya. Mereka tidak pernah melepas hak atas tanah. Bahkan upaya paksa dengan mengundang melalui sidang konsinnyasi juga tidak digubris warga. "Bandara cacat hukum dan tidak memberikan manfaat bagi warga petani," jelasnya.
Kabar jika bandara akan mampu menjadi daya tarik wisata dan ekonomi, dirasakan hanya isapan jempol. Kulon Progo tidak memliliki objek wisata yang menarik bagi dunia internasional. Justru warga yang merupakan petani dikorbankan.
Warga tidak akan ada yang mau datang ke pengadilan untuk menerima konsinyasi. Sebab selama ini tidak pernah ada data pengukuran, karena tidak dilakukan begitu juga dengan tanaman dan aset yang ada di atasnya. "Belum ada pelepasan hak, mereka hanya mengukur luasan berdasarkan sertifikat tanah," tandasnya.
Humas Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYI, PT Angkasa Pura I, Didik Catur mengatakan pembangunan harus jalan terus dan tidak boleh terhenti karena ada segelintir orang yang menolak. PT Angkasa Pura akan melakukan pendekatan persuasif dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai ada pengosongan paksa, kami sarankan segera ambil konsinyasi," tandasnya.
Penolakan ini bersamaan dengan pemasangan batu bata merah oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan istighosah dan doa bersama di tengan Jalur jalan Luntas Selatan (JJLS).
Ratusan warga yang didukung beberapa mahasiswa dan organisasi masyarakat lain, awalnya berkumpul di posko menuju ke jalan JJLS di wilayah Palihan. Bersama dengan LBH Yogyakarta, sejumlah warga melakukan orasi. Petugas kepolisian yang bersiaga menutup jalan dan mengalihkan arus lalu lintas.
Ketua WTT Martono mengatakan Amdal Bandara belum terbit, tetapi pembangunan sudah dimulai. Ini merupakan permasalahan besar yang harus diungkapkan kepada publik. Begitu juga dengan lokasi di pesisir yang rawan dengan tsunami. "Membangun di lokasi rawan tsunami tidak sesuai dengan hukum," jelas Martono, Jumat (27/1/2017).
Warga WTT siap untuk mempertahankan atas hak-haknya. Mereka tidak pernah melepas hak atas tanah. Bahkan upaya paksa dengan mengundang melalui sidang konsinnyasi juga tidak digubris warga. "Bandara cacat hukum dan tidak memberikan manfaat bagi warga petani," jelasnya.
Kabar jika bandara akan mampu menjadi daya tarik wisata dan ekonomi, dirasakan hanya isapan jempol. Kulon Progo tidak memliliki objek wisata yang menarik bagi dunia internasional. Justru warga yang merupakan petani dikorbankan.
Warga tidak akan ada yang mau datang ke pengadilan untuk menerima konsinyasi. Sebab selama ini tidak pernah ada data pengukuran, karena tidak dilakukan begitu juga dengan tanaman dan aset yang ada di atasnya. "Belum ada pelepasan hak, mereka hanya mengukur luasan berdasarkan sertifikat tanah," tandasnya.
Humas Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYI, PT Angkasa Pura I, Didik Catur mengatakan pembangunan harus jalan terus dan tidak boleh terhenti karena ada segelintir orang yang menolak. PT Angkasa Pura akan melakukan pendekatan persuasif dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. "Jangan sampai ada pengosongan paksa, kami sarankan segera ambil konsinyasi," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
