BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Tantangan 2017

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengakui, bonus demografi memang menjadi tantangan terberat tahun ini bagi lembaga jaminan sosial. Namun, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya tantangan yang harus dihadapi di tahun ini.

(Baca: BPJS Ketenagakerjaan: RI Jangan Terlena dengan Bonus Demografi)

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan, tantangan lain yang harus dihadapi lembaga jaminan sosial adalah struktur tenaga kerja di Indonesia yang mayoritas lulusan sekolah dasar (SD). Setidaknya, ada 43 juta tenaga kerja di Indonesia yang lulusan SD.

"Ternyata tenaga kerja kita yang 120 juta mayoritas lulusan SD ke bawah, ada 43 juta. Lulus SMP 18 juta, lulus SMA 16 juta, dan sarjana 6 juta," kata dia dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diselenggarakan KORAN SINDO dan SINDOnews di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Menurutnya, seluruh instansi dan lembaga yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi harus mengalokasikan produknya untuk golongan tenaga kerja tersebut. BPJS Ketenagakerjaan pun saat ini telah mengalokasikan produknya untuk menjangkau kelompok tersebut.

(Baca: BPJS Ketenagakerjaan Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial)

"Rekan perbankan sesuai arahan Presiden untuk bisa mengakses kredit terhadap kelompok ini. Karena memang mayoritas tenaga kerja ada di situ, kami juga akan fokus ke kelompok ini," imbuhnya.

Selanjutnya, sambung Agus, perpindahan keahlian antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pun juga menjadi tantangan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, saat ini ada kecenderungan masyarakat bergeser dari penduduk yang ada di desa ke penduduk perkotaan.

"Ini ditopang gencarnya pembangunan infrastruktur. Ini juga akan mengubah antara kelompok pekerja informal masuk ke sektor formal. Perubahan ini juga menjadikan kami harus evaluasi kembali strategi yang kita terapkan di jaminan sosial. Jaminan sosial kita saat ini mengelola dana Rp260 triliun dan kita akan arahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional," terangnya.