Disindir Jokowi, Sri Mulyani Siap Pererat Sinergi dengan Bappenas
Rabu, 01 Februari 2017 - 18:56 WIB
Disindir Jokowi, Sri Mulyani Siap Pererat Sinergi dengan Bappenas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mempererat koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait perencanaan program kerja dan anggaran pemerintah.
Hal ini menanggapi sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seakan ada dua rezim dalam masalah perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, selama ini Bappenas menyiapkan rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kemenkeu membuat kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal.
Dia menuturkan, hal tersebut sejatinya merupakan dua dokumen yang bisa disatukan. Karena itu, ke depannya Kemenkeu akan mengefisienkan penyusunan dokumen tersebut lewat sinergi dengan Bappenas.
"Pertama, ini bisa lebih efisien. Kedua, ada konsistensi. Ketiga, juga dari sisi bagaimana mengkonkretkan rencana kerja dengan kebijakan makro dan pokok kebijakan fiskalnya. Sehingga nanti di Kemenkeu, Dirjen Anggaran, BKF, Dirjen Perimbangan bersama dengan Bappenas," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Selain itu, pihaknya dan Bappenas juga akan melakukan sinergi dalam membuat rencana kerja kementerian dan lembaga (K/L) serta rencana kerja anggaran. Selama ini, proses tersebut bersifat trilateral antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L.
Ke depannya, proses tersebut tidak lagi menggunakan skema trilateral tersebut. Bappenas dan Kemenkeu akan bersama-sama menyusun rencana kerja dan rencana kerja (renja) anggaran K/L.
"Renja K/L dilakukan Bappenas, rencana anggaran dilakukan Kemenkeu. Ini kita lihat kan sebetulnya kalau rencana kerja kan harus dikerjakan, dikerjakan pakai anggaran. Ya sudah dijadikan satu saja," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) membahas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional di Istana Bogor, Jawa Barat.
Jokowi mengingatkan agar masalah perencanaan dan penganggaran tidak mengulangi cara lama, yakni tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
"Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," tutur Jokowi dalam pembukaan ratas di Istana Bogor, Jawa Barat kemarin.
Hal ini menanggapi sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seakan ada dua rezim dalam masalah perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, selama ini Bappenas menyiapkan rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kemenkeu membuat kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal.
Dia menuturkan, hal tersebut sejatinya merupakan dua dokumen yang bisa disatukan. Karena itu, ke depannya Kemenkeu akan mengefisienkan penyusunan dokumen tersebut lewat sinergi dengan Bappenas.
"Pertama, ini bisa lebih efisien. Kedua, ada konsistensi. Ketiga, juga dari sisi bagaimana mengkonkretkan rencana kerja dengan kebijakan makro dan pokok kebijakan fiskalnya. Sehingga nanti di Kemenkeu, Dirjen Anggaran, BKF, Dirjen Perimbangan bersama dengan Bappenas," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Selain itu, pihaknya dan Bappenas juga akan melakukan sinergi dalam membuat rencana kerja kementerian dan lembaga (K/L) serta rencana kerja anggaran. Selama ini, proses tersebut bersifat trilateral antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L.
Ke depannya, proses tersebut tidak lagi menggunakan skema trilateral tersebut. Bappenas dan Kemenkeu akan bersama-sama menyusun rencana kerja dan rencana kerja (renja) anggaran K/L.
"Renja K/L dilakukan Bappenas, rencana anggaran dilakukan Kemenkeu. Ini kita lihat kan sebetulnya kalau rencana kerja kan harus dikerjakan, dikerjakan pakai anggaran. Ya sudah dijadikan satu saja," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) membahas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan hasil pembangunan nasional di Istana Bogor, Jawa Barat.
Jokowi mengingatkan agar masalah perencanaan dan penganggaran tidak mengulangi cara lama, yakni tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
"Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," tutur Jokowi dalam pembukaan ratas di Istana Bogor, Jawa Barat kemarin.
(izz)
Lihat Juga :
