Pencegahan Kebakaran Hutan Jadi Tugas Utama
Kamis, 02 Februari 2017 - 21:38 WIB
Pencegahan Kebakaran Hutan Jadi Tugas Utama
A
A
A
JAKARTA - Komoditas kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, di sisi lain persepsi dunia lebih mengarah pada dimensi negatif, yakni fenomena kebakaran hutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari hasil penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa sumber kebakaran hutan berasal dari perkebunan sawit. Dia memaparkan, estimasi kerugian dari kebakaran hutan dan kabut asap setara dengan 1,9% GDP Indonesia pada tahun 2015.
Belum lagi, lebih dari 500.000 masyarakat terserang gangguan pernapasan serta 19 jiwa meninggal dengan perkiraan biaya kesehatannya mencapai Rp2,1 triliun. Musibah tersebut juga menyebabkan ekspor produk sawit terhenti dan diperkirakan kerugian saat itu mencapai Rp54 triliun.
"Situasi ini bukan masalah kalkulasi ekonomi dan finansial. Kita berharap karena dampak kelapa sawit ini besar bagi dunia dan Indonesia, penanaman perkebunan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin dengan melakukan standarisasi perkebunan sawit," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/2).
Dia berharap dalam forum ini, aspek-aspek seperti perbaikan tata kelola, baik dari hulu sampai hilir bisa dilakukan. "Tujuannya supaya seluruh dimensi apakah manusia, petani, pekerja, lingkungan hidup bisa terus berjalan," tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia harus mengubah pendekatan persoalan kebakaran hutan dari memadamkan kebakaran hutan menjadi mencegah kebakaran hutan. "Mencegah kebakaran hutan lebih murah biayanya dari memadamkan kebakaran. Pencegahan ada standarnya sehingga dengan mudah tahu apa yang harus dilakukan," jelasnya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, pelaku usaha sawit menyadari bahwa melakukan pembakaran akan merugikan dirinya sendiri. "Ke depan, kuncinya adalah pencegahan. Kami berusaha mencegah dan menerapkan teknologi yang menjamin tidak adanya kebakaran terutama mengelola air di kebun-kebun termasuk lahan gambut," ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari hasil penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa sumber kebakaran hutan berasal dari perkebunan sawit. Dia memaparkan, estimasi kerugian dari kebakaran hutan dan kabut asap setara dengan 1,9% GDP Indonesia pada tahun 2015.
Belum lagi, lebih dari 500.000 masyarakat terserang gangguan pernapasan serta 19 jiwa meninggal dengan perkiraan biaya kesehatannya mencapai Rp2,1 triliun. Musibah tersebut juga menyebabkan ekspor produk sawit terhenti dan diperkirakan kerugian saat itu mencapai Rp54 triliun.
"Situasi ini bukan masalah kalkulasi ekonomi dan finansial. Kita berharap karena dampak kelapa sawit ini besar bagi dunia dan Indonesia, penanaman perkebunan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin dengan melakukan standarisasi perkebunan sawit," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/2).
Dia berharap dalam forum ini, aspek-aspek seperti perbaikan tata kelola, baik dari hulu sampai hilir bisa dilakukan. "Tujuannya supaya seluruh dimensi apakah manusia, petani, pekerja, lingkungan hidup bisa terus berjalan," tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia harus mengubah pendekatan persoalan kebakaran hutan dari memadamkan kebakaran hutan menjadi mencegah kebakaran hutan. "Mencegah kebakaran hutan lebih murah biayanya dari memadamkan kebakaran. Pencegahan ada standarnya sehingga dengan mudah tahu apa yang harus dilakukan," jelasnya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, pelaku usaha sawit menyadari bahwa melakukan pembakaran akan merugikan dirinya sendiri. "Ke depan, kuncinya adalah pencegahan. Kami berusaha mencegah dan menerapkan teknologi yang menjamin tidak adanya kebakaran terutama mengelola air di kebun-kebun termasuk lahan gambut," ungkapnya.
(ven)
Lihat Juga :
