Tanri Abeng Ungkap Awal Mula Kisruh Dirut-Wadirut Pertamina
Jum'at, 03 Februari 2017 - 18:33 WIB
Tanri Abeng Ungkap Awal Mula Kisruh Dirut-Wadirut Pertamina
A
A
A
JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng mengakui hubungan antara Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang kala menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina sudah tidak harmonis. Salah satunya terkait dengan rencana impor solar yang dilakukan oleh perseroan.
Dia mengungkapkan, baru-baru ini Dirut Pertamina meributkan masalah persetujuan impor solar yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama. Sebab, wadirut sejatinya hanya berwenang untuk pengalokasian impor solar sementara untuk persetujuan di bawah kewenangan direktur utama.
"Sebenarnya begini, pengalokasiannya itu adalah kewenangan wadirut tapi mengimpor adalah kewenangan dari dirut. Jadi wadirut tidak mengimpor loh, hanya minta pengalokasian. Itupun sebenarnya sudah dikirim permintaannya ke dirut," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Menurutnya, persetujuan impor solar memang berada di bawah kendali dirut. Sayangnya, dirut kala itu tidak kunjung menandatangani persetujuan tersebut sehingga diambilalih tugasnya oleh wadirut.
"Jadi dianggap dia sebagai pengambilalih tugasnya atau kewenangannya dirut. itu semua kan mestinya tidak terjadi. Jadi yang kemarin tidak masalah sebenarnya," imbuh dia.
Menteri BUMN periode 1998-1999 ini juga tidak mengerti mengapa keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik. "Kalau saya dirut lupa tandatangan, ya saya telepon wadirut, eh itu saya belum teken, you laksanakan," tuturnya.
Tidak hanya soal impor solar, ketidakcocokan antara keduanya juga berakibat pada belum terisinya 20 tenaga strategis di Pertamina. Salah satunya, posisi Direktur Utama Pertagas. "Itu barangkali ada 20 tenaga strategis yang mestinya sudah diganti atau sudah diisi, tidak terisi dan tidak diganti, itu salah satu saja. Pertagas pun terlambat, bahkan banyak yang masih kosong," tandasnya.
Dia mengungkapkan, baru-baru ini Dirut Pertamina meributkan masalah persetujuan impor solar yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama. Sebab, wadirut sejatinya hanya berwenang untuk pengalokasian impor solar sementara untuk persetujuan di bawah kewenangan direktur utama.
"Sebenarnya begini, pengalokasiannya itu adalah kewenangan wadirut tapi mengimpor adalah kewenangan dari dirut. Jadi wadirut tidak mengimpor loh, hanya minta pengalokasian. Itupun sebenarnya sudah dikirim permintaannya ke dirut," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Menurutnya, persetujuan impor solar memang berada di bawah kendali dirut. Sayangnya, dirut kala itu tidak kunjung menandatangani persetujuan tersebut sehingga diambilalih tugasnya oleh wadirut.
"Jadi dianggap dia sebagai pengambilalih tugasnya atau kewenangannya dirut. itu semua kan mestinya tidak terjadi. Jadi yang kemarin tidak masalah sebenarnya," imbuh dia.
Menteri BUMN periode 1998-1999 ini juga tidak mengerti mengapa keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik. "Kalau saya dirut lupa tandatangan, ya saya telepon wadirut, eh itu saya belum teken, you laksanakan," tuturnya.
Tidak hanya soal impor solar, ketidakcocokan antara keduanya juga berakibat pada belum terisinya 20 tenaga strategis di Pertamina. Salah satunya, posisi Direktur Utama Pertagas. "Itu barangkali ada 20 tenaga strategis yang mestinya sudah diganti atau sudah diisi, tidak terisi dan tidak diganti, itu salah satu saja. Pertagas pun terlambat, bahkan banyak yang masih kosong," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
