KEIN Kaji Road Map Industrialisasi

JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyampaikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia berkembang dengan baik sesuai harapan.

Pertumbuhan ekonomi sejak era reformasi hanya single digit atau tidak seperti yang diharapkan. Untuk itu, KEIN RI dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kajian tentang perekonomian dan industri. Dari kajian itu, akan disampaikan policy memo kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebanyak 14 kawasan industri yang sudah ditentukan (pemerintah) tersendat-sendat. Kita kan mau jadi negara industri, karena itu kita mengkaji bagaimana membuat cost competitive bagi industri kita," ujar Anggota KEIN Johnny Darmawan kepada Koran SINDO/SINDOnews usai focus group discussion bertema Pengembangan Kawasan Industri untuk Mewujudkan Pembangunan Industri di Pulau Jawa di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berencana membangun kawasan industri di luar Jawa. Semua kawasan industri ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Kawasan industri yang akan dibangun sudah dipilih berdasarkan delapan kriteria, yakni sumber daya alam, adanya anchor industry, komitmen pemerintah daerah, peran lembaga atau kementerian lain, dan masuk dalam program nasional atau tidak. Selanjutnya sudah memiliki akses logistik nasional, kesesuaian lahan, sumber daya pendukung, dan sumber daya manusia.

Semua kriteria itu pun sudah ada acuannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Namun, Johnny menilai, masih ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. "Ada masalah land clearance, perizinan dan ketidaksiapan infrastruktur. Karena selama ini 60% industri ada di Jawa, padahal lahannya banyak di luar Jawa," tegas mantan Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) ini.

Johnny menyebutkan, harus segera ada roadmap terkait pembentukan Smart Industries Integrated City, sehingga penyebaran kawasan industri bisa didorong ke luar Jawa. ‘"Kalau mau membuat (kawasan) industri harus clear. Ada infrastrukturnya, pelabuhan laut, bandar udara, infrastruktur listrik, jalan, ada public service misalnya telekomunikasi, rumah sakit, sekolah dan lainnya," paparnya.

Dia mencontohkan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang menyatakan sudah siap menjadi kawasan industri. "Tapi ada apa tidak infrastrukturnya, jangan malah sampai di sana malah tidak ada pasarnya," sebutnya. Diharapkan ada kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah dan pihak lain dalam mencari solusi masalah industrialisasi tersebut.

Apalagi, Indonesia memiliki sumber daya berupa raw material. Sehingga seharusnya industri di Indonesia bisa lebih berkembang dibandingkan dengan Thailand, Korea, Jepang yang sedikit memiliki raw material, tapi mampu menjadi negara industri. "Harus tegas juga siapa leader-nya. Apakah Kemnperin, BKPM atau Bappenas?" tanyanya.

Anggota Pokja Industri Logam dan Kawasan Industri KEIN, I Made Dana Tangkas menambahkan, berbicara masalah kawasan industri tidak lepas dari demand dan supply. Apakah di suatu daerah membutuhkan produk dari sebuah industri atau tidak. "Yang menjadi pokok adalah sebelum kita pindahkan ke luar Jawa, harus ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh sebuah kawasan industri," tegasnya.

Made Dana mencontohkan, industri automotif dengan konsep produksi massal yang ada sekarang ini masih perlu terpusat sehingga kurang cocok jika dipindahkan. "Sebagai contoh mobil, kalau dibuat sentralistik lebih murah, supplier-nya berkembang, supply chain-nya lebih pendek sehingga efisien," ungkapnya.