Bos Freeport Dikabarkan Mundur, Ini Kata Analis
Sabtu, 18 Februari 2017 - 12:21 WIB
Bos Freeport Dikabarkan Mundur, Ini Kata Analis
A
A
A
JAKARTA - Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengaku belum mendengar kabar yang beredar atas mundurnya Chappy Hakim dari jabatan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI).
(Baca: Chappy Hakim Dikabarkan Mengundurkan dari Freeport )
Reza mengatakan, kabar terakhir yang didengarnya dari pasar keuangan yakni terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Freeport.
"Belum dapat kabar, setahu aku bukannya mereka diminta ikuti aturan pemerintah soal perizinan. Terakhir ya soal pemberhentian atau perumahan sebagian besar karyawan," ujar dia ya melalui pesan singkat kepada SINDOnews di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).
Menurutnya, kabar mundurnya Chappy patut dipertanyakan karena kasus yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa serta-merta membuat purnawirawan bintang empat TNI AU itu mundur.
"Kalau di swasta kan RUPS atau RUPSLB yang menentukan, enggak ada hak DPR. Kalau BUMN mungkin ada intervensi DPR tapi itu pun tetap harus ada koordinasi antara menteri BUMN dan pemegang saham lainnya," kata Reza.
Dia mengatakan, alangkah lebih baik jika DPR dan Freeport bisa duduk berang dengan baik dan tidak menyinggung orang lain. Apalagi, seorang presiden direktur yang menggantungkan kakinya di dua sisi, yakni untuk perusahaan dan negara.
"Ada-ada saja. Pastilah mas purnawirawan bintang empat tersinggung diragukan nasionalisnya," ucapnya.
(Baca: Chappy Hakim Dikabarkan Mengundurkan dari Freeport )
Reza mengatakan, kabar terakhir yang didengarnya dari pasar keuangan yakni terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Freeport.
"Belum dapat kabar, setahu aku bukannya mereka diminta ikuti aturan pemerintah soal perizinan. Terakhir ya soal pemberhentian atau perumahan sebagian besar karyawan," ujar dia ya melalui pesan singkat kepada SINDOnews di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).
Menurutnya, kabar mundurnya Chappy patut dipertanyakan karena kasus yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa serta-merta membuat purnawirawan bintang empat TNI AU itu mundur.
"Kalau di swasta kan RUPS atau RUPSLB yang menentukan, enggak ada hak DPR. Kalau BUMN mungkin ada intervensi DPR tapi itu pun tetap harus ada koordinasi antara menteri BUMN dan pemegang saham lainnya," kata Reza.
Dia mengatakan, alangkah lebih baik jika DPR dan Freeport bisa duduk berang dengan baik dan tidak menyinggung orang lain. Apalagi, seorang presiden direktur yang menggantungkan kakinya di dua sisi, yakni untuk perusahaan dan negara.
"Ada-ada saja. Pastilah mas purnawirawan bintang empat tersinggung diragukan nasionalisnya," ucapnya.
(izz)
Lihat Juga :
