Ancam PHK Karyawan, Freeport Dinilai Bikin Ribut
Senin, 20 Februari 2017 - 19:00 WIB
Ancam PHK Karyawan, Freeport Dinilai Bikin Ribut
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai langkah PT Freeport Indonesia yang mengancam akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai sumber keributan baru. Seharusnya, perusahaan sebesar itu bisa lebih kalem dalam menghadapi setiap situasi.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, sebagai contoh, banyak pengusaha tambang lokal yang malah terancam bangkrut karena larangan ekspor konsentrat. Namun, mereka tidak membuat kegaduhan seperti Freeport.
"Kalau diancam itu biasa saja kok, memang perusahaan kita enggak PHK apa? Sama, saya kasih tahu kalian pada tahun 2012 ketika PP itu diterbitkan bahwa kita dilarang ekspor ore, pengusaha Hipmi hampir banyak yang kolaps tapi kita enggak ribut," ujarnya di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Baca: Ancam Gugat Pemerintah, Freeport Disebut Mirip Preman Pasar
Bahlil menegaskan, perusahaan tambang nasional taat kepada aturan yang diterbitkan pemerintah. Meski itu bisa membuat bangkrut tapi tetap kepentingan negara di atas segalanya.
"Kami hormati peraturan karena itu UU Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dukung. Saya termasuk salah satu di antara yang hampir kolaps gara-gara konteks tambang saya, leasing alat berat saya besar waktu itu," katanya.
Dengan berbagai respons tersebut, dia menyampaikan, bisa dilihat mana perusahaan yang cuma sekedar memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dan bukan. Pemerintah juga dinilai harus konsisten terhadap aturan serta tidak gentar jika digertak negara lain.
"Jadi apanya yang salah? Kalau kemudian Freeport merasa mengancam untuk PHK biasa saja kan perusahaan begitu. Itulah ada pengusaha cinta negara dan tidak cinta negara. Jangan negara lain mendikte negara kita," pungkasnya.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, sebagai contoh, banyak pengusaha tambang lokal yang malah terancam bangkrut karena larangan ekspor konsentrat. Namun, mereka tidak membuat kegaduhan seperti Freeport.
"Kalau diancam itu biasa saja kok, memang perusahaan kita enggak PHK apa? Sama, saya kasih tahu kalian pada tahun 2012 ketika PP itu diterbitkan bahwa kita dilarang ekspor ore, pengusaha Hipmi hampir banyak yang kolaps tapi kita enggak ribut," ujarnya di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Baca: Ancam Gugat Pemerintah, Freeport Disebut Mirip Preman Pasar
Bahlil menegaskan, perusahaan tambang nasional taat kepada aturan yang diterbitkan pemerintah. Meski itu bisa membuat bangkrut tapi tetap kepentingan negara di atas segalanya.
"Kami hormati peraturan karena itu UU Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dukung. Saya termasuk salah satu di antara yang hampir kolaps gara-gara konteks tambang saya, leasing alat berat saya besar waktu itu," katanya.
Dengan berbagai respons tersebut, dia menyampaikan, bisa dilihat mana perusahaan yang cuma sekedar memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dan bukan. Pemerintah juga dinilai harus konsisten terhadap aturan serta tidak gentar jika digertak negara lain.
"Jadi apanya yang salah? Kalau kemudian Freeport merasa mengancam untuk PHK biasa saja kan perusahaan begitu. Itulah ada pengusaha cinta negara dan tidak cinta negara. Jangan negara lain mendikte negara kita," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
