Temui Menteri Jonan, Masyarakat Papua Dukung Divestasi Saham Freeport
Temui Menteri Jonan, Masyarakat Papua Dukung Divestasi Saham Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hari ini menemui tokoh keagamaan dari Timika dan perwakilan dari tujuh kepala suku di Timika, Papua. Hal ini terkait kewajiban PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51% untuk Indonesia.
(Baca Juga: Skenario Pemerintah Kuasai Saham Freeport Diyakini Tak Berjalan Mulus
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengungkapkan, masyarakat pemegang ulayat sejatinya mendukung diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 agar perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK) harus mengubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan mendivestasikan sahamnya sebesar 51% untuk pemerintah. Namun, dia mempertanyakan dari 51% saham tersebut berapa persen yang akan diperuntukkan bagi masyarakat Papua.
"Apa yang kami miliki nanti? Posisi masyarakat dan pemerintah Papua ini ada di mana. Kalau di IUPK 51%, kita harus berapa persen dari situ. Ini yang kami tanyakan langsung ke Menteri," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).
(Baca Juga: Membuka Tabir Freeport Jadi Anak Emas Era Orde Baru
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Jonan berjanji akan memberikan bagian dari 51% saham yang didivestasikan tersebut kepada ulayat. Namun, mengenai besarannya masih belum dirundingkan. Jonan juga berjanji akan melibatkan masyarakat Papua dalam perundingan dengan Freeport.
"Kalau Freeport ada, kita duduk tiga komponen. Pemilik hak ulayat, Freeport dan pemerintah. Untuk membagi hasilnya rata, ini baru adil. Selama ini kan mereka lihat pemilik hak ulayat bukan sebagai manusia, tidak punya apa-apa selama 50 tahun. Pembangunan pun tak ada. Kami mau datang menanyakan masa depan Papua," tandasnya.
(Baca Juga: Skenario Pemerintah Kuasai Saham Freeport Diyakini Tak Berjalan Mulus
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengungkapkan, masyarakat pemegang ulayat sejatinya mendukung diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 agar perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK) harus mengubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan mendivestasikan sahamnya sebesar 51% untuk pemerintah. Namun, dia mempertanyakan dari 51% saham tersebut berapa persen yang akan diperuntukkan bagi masyarakat Papua.
"Apa yang kami miliki nanti? Posisi masyarakat dan pemerintah Papua ini ada di mana. Kalau di IUPK 51%, kita harus berapa persen dari situ. Ini yang kami tanyakan langsung ke Menteri," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).
(Baca Juga: Membuka Tabir Freeport Jadi Anak Emas Era Orde Baru
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Jonan berjanji akan memberikan bagian dari 51% saham yang didivestasikan tersebut kepada ulayat. Namun, mengenai besarannya masih belum dirundingkan. Jonan juga berjanji akan melibatkan masyarakat Papua dalam perundingan dengan Freeport.
"Kalau Freeport ada, kita duduk tiga komponen. Pemilik hak ulayat, Freeport dan pemerintah. Untuk membagi hasilnya rata, ini baru adil. Selama ini kan mereka lihat pemilik hak ulayat bukan sebagai manusia, tidak punya apa-apa selama 50 tahun. Pembangunan pun tak ada. Kami mau datang menanyakan masa depan Papua," tandasnya.
(akr)
Explore More