Skenario Pemerintah Kuasai Saham Freeport Diyakini Tak Berjalan Mulus

JAKARTA - Pengurangan sebagian saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% diyakini tidak akan berjalan mulus, mengingat perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu masih enggan mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lebih lanjut Aktivis Yayasan Pusaka Arkilaus Baho mengatakan, Freeport tidak akan begitu saja melepas sahamnya.

Dia menambahkan Freeport bersikeras tidak akan menyerahkan markasnya di Papua ke tangan Indonesia, lantaran tambang Grasberg merupakan tulang punggung bisnis Freeport. "Freeport enggak akan kasih karena Grasberg tumpuan bisnis Freeport McMoran," ujarnya di Jakarta, Senin (27/2/2017).

(Baca Juga: Lawan Freeport, Jonan Tancap Gas Kumpulkan Para Advokat
Jadi, menurutnya tambang Grasberg merupakan salah satu dapur Freeport yang paling berasap di dunia. Sehingga, Freeport bisa mulus menjalankan bisnis lain di luar pertambangan. "Jadi dapur Freeport pusat untuk bisa lakukan usaha bidang lain seperti minyak, gas segala macam," kata Arkilaus.

Skenario pemerintah untuk dapat menguasai tambang Grasberg dinilai tidak bisa berjalan mulus. Arkilaus mengungkapkan, Freeport akan mengambil segala cara agar proses divestasi 51% sulit terwujud.

Salah satu cara Freeport disebutkannya dengan melakukan provokasi di tanah Papua. Lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Freeport diarahkan untuk membenci segala upaya pemerintah. " Pekerja dan lembaga yang pernah MoU dengan Freeport diprovokasi untuk benci pemerintah, ini dampaknya luar biasa," tuturnya.

Tak cukup sampai di situ, lebih parahnya lagi Freeport juga sudah mencuci otak rakyat Papua. Cara yang satu ini terbukti efektif karena mereka lebih memihak ke Freeport daripada pemerintah. Proses cuci otak inipun diakui Arkilaus berlangsung sangat lama hingga 50 tahun. "Selama 50 tahun dicuci otak sama Freeport, mereka masih dukung Freeport," papar dia.