Pemerintah Lelang Sukuk Rp6 Triliun
Kamis, 02 Maret 2017 - 15:16 WIB
Pemerintah Lelang Sukuk Rp6 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan akan melelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (7/3) dengan target indikatif sebesar Rp6 triliun.
Penerbitan sukuk menjadi bagian dari penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk membiayai defisit APBN 2017 yang mencapai Rp300 triliun atau 2,41% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Robert Pakpahan dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Pemerintah menawarkan lima seri SBSN, yaitu satu seri baru (new issuance) SPN-S 08092017 dengan tingkat imbal hasil (yield) diskonto dan dibayarkan pada 8 September 2017. Underlying asset dari sukuk seri ini adalah barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.
Sementara, empat seri lainnya yang dilelang merupakan seri reopening. Empat seri tersebut adalah PBS013, PBS014, PBS011, dan PBS012 dengan yield dan jatuh tempo masing-masing 6,25% pada 15 Mei 2018, 6,5% pada 15 Mei 2021, 8,75% pada 15 Agustus 2023, dan 8,87% pada 15 November 2031. Underlying asset dari empat sukuk ini adalah proyek/kegiatan dalam APBN 2017 dan BMN.
Robert mengatakan, lelang akan dibuka mulai pukul 10:00 hingga 12:00 dan diumumkan pada hari yang sama. Sementara settlement dilakukan dua hari setelah lelang (9/3). Adapun para peserta lelang adalah 17 bank nasional dan 4 perusahaan efek.
Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri keuangan No 05/PMK.08/2012. Penerbitan sukuk ini menggunakan akad Ijarah Sale & Lease bank untuk seri SPN-S dan akad Ijarah Asset to be Leased untuk keempat sukuk lainnya.
Sukuk ini juga telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Sementara itu, Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta memperkirakan, surat utang negara (SUN) mengalami tekanan seiring kembalinya spekulasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Fed bulan ini. Selain itu, sentimen negatif terhadap SUN juga datang dari kenaikan inflasi tahunan Februari yang mencapai 3,83%.
"Dalam jangka pendek, sentimen pelemahan SUN berpeluang bertahan melihat potensi kenaikan yield UST (US Treasury) menjelang pertemuan The Fed serta tekanan inflasi tinggi yang akan terus ada," tukasnya.
Penerbitan sukuk menjadi bagian dari penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk membiayai defisit APBN 2017 yang mencapai Rp300 triliun atau 2,41% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Robert Pakpahan dalam rilisnya, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Pemerintah menawarkan lima seri SBSN, yaitu satu seri baru (new issuance) SPN-S 08092017 dengan tingkat imbal hasil (yield) diskonto dan dibayarkan pada 8 September 2017. Underlying asset dari sukuk seri ini adalah barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.
Sementara, empat seri lainnya yang dilelang merupakan seri reopening. Empat seri tersebut adalah PBS013, PBS014, PBS011, dan PBS012 dengan yield dan jatuh tempo masing-masing 6,25% pada 15 Mei 2018, 6,5% pada 15 Mei 2021, 8,75% pada 15 Agustus 2023, dan 8,87% pada 15 November 2031. Underlying asset dari empat sukuk ini adalah proyek/kegiatan dalam APBN 2017 dan BMN.
Robert mengatakan, lelang akan dibuka mulai pukul 10:00 hingga 12:00 dan diumumkan pada hari yang sama. Sementara settlement dilakukan dua hari setelah lelang (9/3). Adapun para peserta lelang adalah 17 bank nasional dan 4 perusahaan efek.
Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri keuangan No 05/PMK.08/2012. Penerbitan sukuk ini menggunakan akad Ijarah Sale & Lease bank untuk seri SPN-S dan akad Ijarah Asset to be Leased untuk keempat sukuk lainnya.
Sukuk ini juga telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Sementara itu, Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta memperkirakan, surat utang negara (SUN) mengalami tekanan seiring kembalinya spekulasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Fed bulan ini. Selain itu, sentimen negatif terhadap SUN juga datang dari kenaikan inflasi tahunan Februari yang mencapai 3,83%.
"Dalam jangka pendek, sentimen pelemahan SUN berpeluang bertahan melihat potensi kenaikan yield UST (US Treasury) menjelang pertemuan The Fed serta tekanan inflasi tinggi yang akan terus ada," tukasnya.
(izz)
Lihat Juga :
