Perwakilan Freeport Menghadap ke Menko Polhukam Wiranto
A
A
A
JAKARTA - Perwakilan PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantornya. Seperti diketahui pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu belum menemui titik temu terkait perubahan kontrak karya.
(Baca Juga: Wapres AS Kunjungi RI, Seskab Sebut Belum Ada Agenda Bahas Freeport
Menurut Wiranto, dalam pertemuan itu dirinya mendengar masukan yang disampaikan pihak Freeport. Kesempatan itu juga dimanfaatkan dirinya untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari persoalan Freeport yang terjadi di sana. Lantaran akibat enggan mengubah status kontrak, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat hingga membuat kegiatan tambang Grasberg lumpuh total.
"Tentu sebagai Menko polhukam, saya ingin lebih jelas melihat dari kacamata mereka itu dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya permasalahan Freeport yang belum selesai seperti apa. Itu aja sebenarnya," papar Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Menurutnya, dengan mendengarkan langsung dari pihak Freeport, dia mengaku bisa mendengar secara jelas sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah antisipasi ke depannya. "(Antisipasi dampak) dari masalah freeport yang memang sekarang belum terselesaikan dengan tuntas. Itu saja sebenarnya," pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan belum ada agenda pembicaraan yang membahas nasib Freeport ketika Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence berkunjung ke Indonesia, April mendatang. “Ya bahwa nanti mungkin ada pembahasan itu, saya tidak tahu karena memang materinya belum diajukan,” tegas Pramono.
(Baca Juga: Wapres AS Kunjungi RI, Seskab Sebut Belum Ada Agenda Bahas Freeport
Menurut Wiranto, dalam pertemuan itu dirinya mendengar masukan yang disampaikan pihak Freeport. Kesempatan itu juga dimanfaatkan dirinya untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari persoalan Freeport yang terjadi di sana. Lantaran akibat enggan mengubah status kontrak, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat hingga membuat kegiatan tambang Grasberg lumpuh total.
"Tentu sebagai Menko polhukam, saya ingin lebih jelas melihat dari kacamata mereka itu dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya permasalahan Freeport yang belum selesai seperti apa. Itu aja sebenarnya," papar Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Menurutnya, dengan mendengarkan langsung dari pihak Freeport, dia mengaku bisa mendengar secara jelas sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah antisipasi ke depannya. "(Antisipasi dampak) dari masalah freeport yang memang sekarang belum terselesaikan dengan tuntas. Itu saja sebenarnya," pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan belum ada agenda pembicaraan yang membahas nasib Freeport ketika Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence berkunjung ke Indonesia, April mendatang. “Ya bahwa nanti mungkin ada pembahasan itu, saya tidak tahu karena memang materinya belum diajukan,” tegas Pramono.
(akr)