Bank Dunia Bantu USD6,25 Juta untuk Masyarakat Adat di Indonesia
Jum'at, 17 Maret 2017 - 18:12 WIB
Bank Dunia Bantu USD6,25 Juta untuk Masyarakat Adat di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia memberikan bantuan hibah sebesar USD6,25 juta atau setara Rp83,4 miliar untuk masyarakat adat dan lokal di Indonesia. Bantuan tersebut untuk mempertahankan hak atas tanah, pengelolaan hutan dan tanah di lingkungan mereka, dan meningkatkan mata pencaharian.
Pemberian ini seiring untuk melestarikan hutan, yang merupakan sumber pemasukan yang penting bagi banyak masyarakat desa dan miskin. Masyarakat yang tinggal di daerah hutan tropis itu, 20% menggantungkan hidupnya dari hutan dan hidup dalam kemiskinan.
Hibah dari Global Strategic Climate Funds bertujuan membantu mereka mengatasi deforestasi dan kerusakan hutan, serta secara umum mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan masyarakat adat dan lokal yang hidupnya bergantung pada hutan menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka atas tanah serta bagaimana mereka bisa menggunakannya.
"Pemerintah, didukung berbagai mitra pembangunan, sedang berupaya mengatasi tugas besar ini dan hibah dari Bank Dunia ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dialog kebijakan untuk mengklarifikasi hak pemanfaatan lahan, meningkatkan tata kelola hutan dan memperkuat peran mereka sebagai penjaga hutan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Seiring itu, mengikuti janji Presiden Joko Widodo memperkuat hak masyarakat adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat sasaran untuk memberikan 12,7 juta hektare lahan hutan kepada masyarakat adat dan lokal pada tahun 2019.
“Kehadiran masyarakat adat dan lokal sangat mempengaruhi masa depan hutan Indonesia. Kami ingin mereka berperan lebih besar dalam mengelola hutan yang sudah mereka kenal baik. Hibah ini membantu mereka melakukan hal tersebut dan lebih banyak lagi. Ini merupakan kabar baik bagi pengelolaan landskap yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Nus Ukru, selaku Kepala DGM National Steering Committee.
Senior Natural Resources Economis Bank Dunia Diji Chandrasekharan Behr menjelaskan, proyek ini akan membantu masyarakat adat dan lokal memetakan tanah mereka. Termasuk menambah akses dukungan teknis untuk mencapai ketahanan penggunaan lahan di Indonesia.
Proyek ini juga akan membantu meningkatkan akses masyarakat adat dan lokal terhadap layanan kesehatan dan pasar, juga meningkatkan partisipasi mereka dalam penggunaan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
“Dukungan untuk mengamankan hak tanah disertai bantuan untuk meningkatkan mata pencaharian bisa mengangkat keluarga di desa keluar dari kemiskinan. Proyek Dedicated Grant Mechanism akan membantu menjaga hak masyarakat adat dan lokal atas lahan hutan, sambil membantu mereka memperoleh keterampilan, teknologi, serta pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengelola sumber daya alam, dan berpartisipasi dalam sistem pasar,” kata dia.
Pemberian ini seiring untuk melestarikan hutan, yang merupakan sumber pemasukan yang penting bagi banyak masyarakat desa dan miskin. Masyarakat yang tinggal di daerah hutan tropis itu, 20% menggantungkan hidupnya dari hutan dan hidup dalam kemiskinan.
Hibah dari Global Strategic Climate Funds bertujuan membantu mereka mengatasi deforestasi dan kerusakan hutan, serta secara umum mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan masyarakat adat dan lokal yang hidupnya bergantung pada hutan menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka atas tanah serta bagaimana mereka bisa menggunakannya.
"Pemerintah, didukung berbagai mitra pembangunan, sedang berupaya mengatasi tugas besar ini dan hibah dari Bank Dunia ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dialog kebijakan untuk mengklarifikasi hak pemanfaatan lahan, meningkatkan tata kelola hutan dan memperkuat peran mereka sebagai penjaga hutan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/3/2017).
Seiring itu, mengikuti janji Presiden Joko Widodo memperkuat hak masyarakat adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat sasaran untuk memberikan 12,7 juta hektare lahan hutan kepada masyarakat adat dan lokal pada tahun 2019.
“Kehadiran masyarakat adat dan lokal sangat mempengaruhi masa depan hutan Indonesia. Kami ingin mereka berperan lebih besar dalam mengelola hutan yang sudah mereka kenal baik. Hibah ini membantu mereka melakukan hal tersebut dan lebih banyak lagi. Ini merupakan kabar baik bagi pengelolaan landskap yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Nus Ukru, selaku Kepala DGM National Steering Committee.
Senior Natural Resources Economis Bank Dunia Diji Chandrasekharan Behr menjelaskan, proyek ini akan membantu masyarakat adat dan lokal memetakan tanah mereka. Termasuk menambah akses dukungan teknis untuk mencapai ketahanan penggunaan lahan di Indonesia.
Proyek ini juga akan membantu meningkatkan akses masyarakat adat dan lokal terhadap layanan kesehatan dan pasar, juga meningkatkan partisipasi mereka dalam penggunaan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
“Dukungan untuk mengamankan hak tanah disertai bantuan untuk meningkatkan mata pencaharian bisa mengangkat keluarga di desa keluar dari kemiskinan. Proyek Dedicated Grant Mechanism akan membantu menjaga hak masyarakat adat dan lokal atas lahan hutan, sambil membantu mereka memperoleh keterampilan, teknologi, serta pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengelola sumber daya alam, dan berpartisipasi dalam sistem pasar,” kata dia.
(ven)
Lihat Juga :
