Ini Permintaan Asian Development Bank untuk Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Indonesia merupakan satu dari 48 negara di Asia Pasifik yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Seiring itu, Vice President ADB Bambang Susantono berharap Indonesia bisa mempersiapkan diri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam negeri.
ADB sendiri sedang membuat analisa mengenai kondisi pembangunan ekonomi negara-negara Asia Pasifik ke depannya. Karena itu, Bambang ingin Pemerintah Indonesia dapat fokus pada pembangunan infrastruktur sesuai dengan baseline yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
"ADB membuat satu analisis untuk kondisi Asia Pasifik ke depan, mengenai kebutuhan infrastruktur. Harapannya ini membuat negara anggota ADB dapat mempersiapkan diri memenuhi kebutuhan mereka untuk membangun infrastruktur," kata Bambang di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (21/3/201tujuh).
Kesimpulan ADB, sejatinya Asia Pasifik memerlukan dana untuk infrastruktur USD1,5 triliun per tahun. Angka tersebut di luar ketika ADB memperhatikan faktor-faktor perubahan iklim di negara-negara Asia Pasifik.
"Karena kalau kita juga memperhatikan faktor-faktor perubahan iklim, yang USD1,5 triliun tadi bisa sampai USD1,7 triliun. Tentu ada angka untuk Indonesia berapa dan untuk lainnya berapa. Itu yang sedang kami diskusikan," imbuh Bambang.
Maka, ADB meminta bantuan Pemerintah Indonesia lewat Kemenko Perekonomian, agar kementerian tersebut bisa mengkonduktor (memimpin) seluruh kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur, dimana sektor tersebut akan menjadi sektor utama pembiayaan ADB.
"Mitra kami kan memang di Kemenko Perekonomian yang nanti akan menjadi konduktor dari seluruh kebijakan ekonomi di Indonesia termasuk infrastruktur. Jadi nanti kita lihat bagaimana ke depan kerja sama yang sudah dilakukan," tukasnya.
Saat ini, kawasan Asia memang sedang berkembang dan perlu investasi sebesar USD26 triliun selama 2016-2030, atau USD1,7 triliun per tahun. Angka ini, diperlukan jika ingin mempertahankan momentum pertumbuhan, memberantas kemiskinan, dan merespons perubahan iklim. Perkiraan ini telah disesuaikan dengan memasukkan perhitungan biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
ADB sendiri sedang membuat analisa mengenai kondisi pembangunan ekonomi negara-negara Asia Pasifik ke depannya. Karena itu, Bambang ingin Pemerintah Indonesia dapat fokus pada pembangunan infrastruktur sesuai dengan baseline yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
"ADB membuat satu analisis untuk kondisi Asia Pasifik ke depan, mengenai kebutuhan infrastruktur. Harapannya ini membuat negara anggota ADB dapat mempersiapkan diri memenuhi kebutuhan mereka untuk membangun infrastruktur," kata Bambang di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (21/3/201tujuh).
Kesimpulan ADB, sejatinya Asia Pasifik memerlukan dana untuk infrastruktur USD1,5 triliun per tahun. Angka tersebut di luar ketika ADB memperhatikan faktor-faktor perubahan iklim di negara-negara Asia Pasifik.
"Karena kalau kita juga memperhatikan faktor-faktor perubahan iklim, yang USD1,5 triliun tadi bisa sampai USD1,7 triliun. Tentu ada angka untuk Indonesia berapa dan untuk lainnya berapa. Itu yang sedang kami diskusikan," imbuh Bambang.
Maka, ADB meminta bantuan Pemerintah Indonesia lewat Kemenko Perekonomian, agar kementerian tersebut bisa mengkonduktor (memimpin) seluruh kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur, dimana sektor tersebut akan menjadi sektor utama pembiayaan ADB.
"Mitra kami kan memang di Kemenko Perekonomian yang nanti akan menjadi konduktor dari seluruh kebijakan ekonomi di Indonesia termasuk infrastruktur. Jadi nanti kita lihat bagaimana ke depan kerja sama yang sudah dilakukan," tukasnya.
Saat ini, kawasan Asia memang sedang berkembang dan perlu investasi sebesar USD26 triliun selama 2016-2030, atau USD1,7 triliun per tahun. Angka ini, diperlukan jika ingin mempertahankan momentum pertumbuhan, memberantas kemiskinan, dan merespons perubahan iklim. Perkiraan ini telah disesuaikan dengan memasukkan perhitungan biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
(ven)