OJK Luncurkan Program Aksi Pangan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Program “AKSI Pangan” yang merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan untuk mendukung Program Nawa Cita guna mewujudkan kedaulatan pangan.

Peluncuran Program AKSI Pangan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Jumat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Anggota Komisi XI DPR RI, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta diikuti oleh asosiasi dan pimpinan industri jasa keuangan dan pelaku financial technology (fintech) di bidang pertanian.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, program AKSI Pangan yang merupakan akronim dari Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan di bidang pangan menjadi bagian dari tindak lanjut “Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” yang diluncurkan Presiden RI di Brebes Jawa Tengah pada April 2016 dan bagian dari implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang juga diluncurkan Presiden RI pada November 2016 lalu.

“AKSI Pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada sebelas komoditi utama pangan," kata Muliaman dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Diharapkan dengan aksi ini dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. OJK mengharapkan agar Program AKSI Pangan yang diluncurkan menjadi gerakan nasional dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai (value chain financing) yang diharapkan menjadi momentum percepatan akses keuangan di sektor pangan.

Melalui AKSI Pangan ini, pada 2017 ini 19 bank partner menargetkan peningkatan penyaluran kredit pada sektor tani, buruh dan hutan sebesar 14,12% menjadi Rp260 triliun. Dia memaparkan, Asuransi usaha tani, premi dan luas lahan terlindungi akan meningkat 64,88% menjadi Rp180 miliar dan 1 juta hektar.

Sementara Asuransi usaha ternak sapi, premi dan jumlah sapi terlindungi akan meningkat 238,42% menjadi Rp27 miliar dan 120.000 ekor sapi. "Penjaminan kredit sektor pertanian meningkat 6,42% menjadi Rp8,8 triliun. Penjaminan KUR sektor pertanian meningkat 5,44% menjadi Rp9,9 triliun," ungkapnya.