Bukan Dimusuhi, Industri Sawit Harusnya Didukung Pemerintah

JAKARTA - Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia setelah Malaysia dan beberapa negara Afrika. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari industri sawit mencapai USD18,1 miliar atau sekitar Rp240 triliun. Sayang, komoditas yang menjadi kekuatan Indonesia ini justru belum mendapat dukungan dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Yanto Santosa DEA dalam Roundtable Discussion yang digelar Koran SINDO dan SINDOnews bertajuk "Benarkah Sawit Penyebab Deforestasi?" di Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Dia mengungkapkan, selama ini pemerintah tidak pernah hadir di saat terjadi polemik terkait isu yang menimpa sawit, mulai dari isu lingkungan hingga ambergo yang dilakukan negara-negara di Eropa. Padahal, apa yang dilakukan industri sawit bagaimana menjadikan lahan dari tidak produktif menjadi produktif, dan menghasilkan devisa bagi negara.

"Kenapa sawit dimusuhi? Selama ini pemerintah begitu bangga dengan banyaknya gugatan, pentupan lahan sawit dengan tuduhan terkait penyebab kebakaran atau alih fungsi lahan. Seharusnya ini bukan ukuran kinerja pemerintah," ujarnya,

Menurut Yanto, pemerintah seharusnya hadir di saat industri dalam negeri mendapat tekanan, bukan menyudutkan kinerja bangsa sendiri.

"Di sini pemerintah seharusnya bagaimana menciptakan industri sawit yang baik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang positif agar tidak ada gugatan atau gangguan. Ukuran kinerjanya adalah bagaimana industri dalam negeri meningkat," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), Dr Petrus Gunarso mengatakan, minyak sawit memang belum diterima dengan baik oleh negara-negara di Eropa. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menerima ini.

"Di sini lah peran pemerintah. Salama ini isu soal lingkungan terkait sawit menjadi senjata mereka. Jawabannya bukan kita mengurangi produktivitas, tapi bagaimana memberikan pemahaman terhadap mereka. Ini tugas bersama," ujarnya.

Menurut Petrus, jika yang menjadi isu parlemen Eropa adalah perubahan iklim, sebaiknya mereka diajak tanggung jawab bersama. Sebab, bumi ini tidak hanya Indonesia, tapi begitu luas.

"Selama ini mereka yang pertama melakukan eksploitasi lingkungan dan hutan, kita baru mengembangkan. Apa mereka mau diajak tanggung jawab, mereka mundur. Di sini harus ada azas berkeadilan. Tanpa lingkungan yang baik industri sawit tak bisa hidup," tandasnya.