Izinkan Ekspor, Bukti Pemerintah Keok Lawan Freeport
Selasa, 11 April 2017 - 13:21 WIB
Izinkan Ekspor, Bukti Pemerintah Keok Lawan Freeport
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri menuai kritik keras.
(Baca: Revisi Permen ESDM Perbolehkan Freeport Ekspor Konsentrat )
Pakar Hukum Sumber Daya Alam (SDA) dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, revisi beleid tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah kalah melawan kedigdayaan PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, perubahan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah gagal bernegosiasi dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Revisi ini juga menjadi bukti telah terjadi hasil negosiasi win-lose solution, dan pemerintah selalu berada di pihak yang kalah.
"Tradisi kalahnya pemerintah atas kehendak Freeport ini terjadi sejak ruang negosiasi muncul 2009 melalui ketentuan Pasal 169 huruf b UU Minerba. Dan berkali-kali pemerintah di pihak yang kalah dan Freeport di pihak yang menang," katanya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Dia mengatakan, Freeport selama ini tidak pernah mau mengikuti aturan pemerintah. Sementara pemerintah selalu mengakomodasi keinginan perusahaan tambang kelas kakap tersebut.
Redi menilai, gertakan arbitrase Freeport terbukti membuat takut pemerintah. Revisi aturan yang mengakomodir kemauan Freeport tersebut tidak dibenarkan dalam rezim Undang-Undang (UU) Minerba. Keputusan pemerintah pun dinilai cacat hukum.
Pasalnya, relaksasi ekspor konsentrat merupakan hal yang dilarang dalam UU Minerba. Tak hanya itu, adanya dua rezim kontrak dan izin yang berbeda juga tidak dibenarkan dalam UU Minerba.
"Atas kegiatan yang sama terdapat rezim kontrak dan izin pada saat bersamaan, juga tidak sesuai UU Minerba," tuturnya.
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap atas pelanggaran hukum yang dilakukan Menteri ESDM tersebut. Bahkan menurutnya, hal ini bisa membahayakan Presiden.
"Materi muatan Permen merupakan materi muatan UU atau Perppu. Artinya pembentukan tidak taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, terbukti kembali bahwa heroisitas Menteri ESDM hanya semu belaka. Berkali-kali Kementerian ESDM tak berkutik melawan Freeport," terang Redi.
(Baca: Revisi Permen ESDM Perbolehkan Freeport Ekspor Konsentrat )
Pakar Hukum Sumber Daya Alam (SDA) dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, revisi beleid tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah kalah melawan kedigdayaan PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, perubahan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2017 tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah gagal bernegosiasi dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Revisi ini juga menjadi bukti telah terjadi hasil negosiasi win-lose solution, dan pemerintah selalu berada di pihak yang kalah.
"Tradisi kalahnya pemerintah atas kehendak Freeport ini terjadi sejak ruang negosiasi muncul 2009 melalui ketentuan Pasal 169 huruf b UU Minerba. Dan berkali-kali pemerintah di pihak yang kalah dan Freeport di pihak yang menang," katanya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Dia mengatakan, Freeport selama ini tidak pernah mau mengikuti aturan pemerintah. Sementara pemerintah selalu mengakomodasi keinginan perusahaan tambang kelas kakap tersebut.
Redi menilai, gertakan arbitrase Freeport terbukti membuat takut pemerintah. Revisi aturan yang mengakomodir kemauan Freeport tersebut tidak dibenarkan dalam rezim Undang-Undang (UU) Minerba. Keputusan pemerintah pun dinilai cacat hukum.
Pasalnya, relaksasi ekspor konsentrat merupakan hal yang dilarang dalam UU Minerba. Tak hanya itu, adanya dua rezim kontrak dan izin yang berbeda juga tidak dibenarkan dalam UU Minerba.
"Atas kegiatan yang sama terdapat rezim kontrak dan izin pada saat bersamaan, juga tidak sesuai UU Minerba," tuturnya.
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap atas pelanggaran hukum yang dilakukan Menteri ESDM tersebut. Bahkan menurutnya, hal ini bisa membahayakan Presiden.
"Materi muatan Permen merupakan materi muatan UU atau Perppu. Artinya pembentukan tidak taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, terbukti kembali bahwa heroisitas Menteri ESDM hanya semu belaka. Berkali-kali Kementerian ESDM tak berkutik melawan Freeport," terang Redi.
(izz)
Lihat Juga :
