Agus Marto dan Jonan Beda Pendapat Soal Bansos Nontunai

Kamis, 13 April 2017 - 16:31 WIB
Agus Marto dan Jonan Beda Pendapat Soal Bansos Nontunai
Agus Marto dan Jonan Beda Pendapat Soal Bansos Nontunai
A A A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Ignasius Jonan berbeda pendapat soal biaya penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai lewat kartu keluarga sejahtera (KKS). Padahal, hari ini keduanya baru saja menandatangani nota kesepahaman terkait penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) lewat KKS.

(Baca Juga: BI Buka Peluang Bank Swasta Salurkan Bansos
Dalam sambutannya, Jonan meminta perbankan penyalur bansos untuk tidak menarik biaya (bank charge) lagi kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut akan merugikan masyarakat yang notabene merupakan masyarakat tidak mampu.

Adapun bank-bank yang saat ini menyalurkan bantuan sosial adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. "Nanti kalau misalnya jadi LPG masuk ke kartu, kartunya namanya KKS. Itu tolong teman-teman perbankan jangan ada bank charge ya. mMalah harusnya (bank) bayar ke pemerintah," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Mendengar komentar Jonan tersebut, Gubernur BI pun langsung bereaksi. Agus mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjaga agar perbankan mendapat keuntungan (margin) yang pas. Dia meminta Jonan agar tidak menekan bank-bank tersebut hingga pada akhirnya mereka rugi.

"Kami mau titip, perbankan enggak usah khawatir. Anda akan dijaga mendapat margin yang pas. Tidak boleh margin yang berlebihan. Jadi Pak Menteri jangan dibuat mereka terlalu rugi. Nanti tidak sustain," pinta dia.

Bahkan, mantan Menteri Keuangan ini sempat menyinggung masa lalu Jonan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menurutnya, Jonan kala itu kerap membuat perbankan merugi.

"Ketika pak menteri jadi pimpinan BUMN, itu memang bank nya bukan jadi untung malah jadi rugi karena disedot PT KAI semua. Jadi pak menteri jangan dibuat terlalu mereka rugi," tandasnya.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.0141 seconds (0.1#10.140)