Bappenas Kebut Pembangunan Infrastruktur Aceh

JAKARTA - Pada tahun 2018 pemerintah siap membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh. Proyek yang dikebut antara lain Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Bireun-Lhokseumawe, Pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN), Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan), Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan.

Selain itu juga penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas nasional Infrastrutur, Konektivitas, dan Kemaritiman. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, Bendungan Rukoh dan pembangunan Bendungan Tiro.

“Selain itu juga, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh,” ujar Bambang dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (19/4).

Dia mengaku rencana ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 %. Karena itu dia berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61 %. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh perlu didukung Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Konstruksi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 %.

“Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 %," sambungnya..

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan, yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Tema pembangunan 2018 menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional, yaitu antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; dan (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Kemanan.

Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh pengarusutamaan revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung prioritas nasional, Menteri Bambang berharap pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek, berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional.

“Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan,” paparnya.

Bambang juga menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Aceh perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah.

Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: pertama, penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan); kedua, perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.