Pembebasan Lahan Bendungan Karalloe Ditarget Rampung Tahun Ini
A
A
A
JAKARTA - Pemebesan lahan proyek pembangunan Bendungan Karalloe ditargetkan selesai pada tahun ini. Dari total luas lahan 229,28 hektare (ha) yang dibutuhkan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang telah bebas 94,48% atau seluas 215,04 hektare, senilai Rp77,5 miliar.
Sisanya yakni 5,52% atau seluas 14,24 hektare yang tersebar di 2 Kecamatan (Tompobulu dan Biringbulu) ditargetkan akan selesai 2017.
"Masalah kekurangan dana untuk lahan dan konstruksi fisik bendungan agar segera dilaporkan kepada Dirjen Sumber Daya Air untuk segera dapat dialokasikan anggarannya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/4/2017).
Selanjutnya, Basuki menargetkan Bendungan Karalloe bisa selesai sebelum 2019, apalagi masyarakat sudah merelakan tanahnya.
Untuk itu, Kementerian PUPR melalui BWS Pompengan Jeneberangan - Ditjen Sumber Daya Air akan fokus mengakselerasi penyelesaiannya dengan bekerja lebih cepat dan lebih keras dengan sistem tiga shift selama tujuh hari dalam seminggu.
"Jadwal pelaksanaan akan diperbaiki sebagai panduan pelaksanaan agar target penyelesaian pada tahun 2019 dapat dicapai," kata Basuki.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 40,50 juta m3 yang dapat mengairi sawah irigasi teknis seluas 7.004 hektare sehingga akan meningkatkan intensitas tanam dari 150% menjadi 250%.
Manfaat lainnya sebagai sumber air baku 440 liter/detik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan daya 4,5 MW serta pengendalian banjir Sungai Karalloe.
"Kehadiran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa namun juga Kabupaten Takalar dan juga Kabupaten Jeneponto yang juga menikmati aliran air dari bendungan," pungkasnya.
Sisanya yakni 5,52% atau seluas 14,24 hektare yang tersebar di 2 Kecamatan (Tompobulu dan Biringbulu) ditargetkan akan selesai 2017.
"Masalah kekurangan dana untuk lahan dan konstruksi fisik bendungan agar segera dilaporkan kepada Dirjen Sumber Daya Air untuk segera dapat dialokasikan anggarannya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/4/2017).
Selanjutnya, Basuki menargetkan Bendungan Karalloe bisa selesai sebelum 2019, apalagi masyarakat sudah merelakan tanahnya.
Untuk itu, Kementerian PUPR melalui BWS Pompengan Jeneberangan - Ditjen Sumber Daya Air akan fokus mengakselerasi penyelesaiannya dengan bekerja lebih cepat dan lebih keras dengan sistem tiga shift selama tujuh hari dalam seminggu.
"Jadwal pelaksanaan akan diperbaiki sebagai panduan pelaksanaan agar target penyelesaian pada tahun 2019 dapat dicapai," kata Basuki.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 40,50 juta m3 yang dapat mengairi sawah irigasi teknis seluas 7.004 hektare sehingga akan meningkatkan intensitas tanam dari 150% menjadi 250%.
Manfaat lainnya sebagai sumber air baku 440 liter/detik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan daya 4,5 MW serta pengendalian banjir Sungai Karalloe.
"Kehadiran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa namun juga Kabupaten Takalar dan juga Kabupaten Jeneponto yang juga menikmati aliran air dari bendungan," pungkasnya.
(dmd)