Resolusi Sawit Parlemen Eropa Bisa Rugikan Indonesia
Senin, 24 April 2017 - 21:01 WIB
Resolusi Sawit Parlemen Eropa Bisa Rugikan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo ikut angkat suara terkait isu kelapa sawit Indonesia yang dihadang masuk Eropa. Hal ini berkenaan dengan dikeluarkannya resolusi oleh Parlemen Uni Eropa, yang menyebutkan bahwa sawit terkait erat dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.
Menurutnya, resolusi yang dikeluarkan badan legislatif Eropa tersebut dapat merugikan Indonesia.
"Isu ini semarak lagi dan menjadi isu international khususnya perlemen Eropa yang menuduh dari berbagai aspek negatifnya. Dengan isu tersebut jelas akan merugikan Indonesia dari berbagai aspek," katanya seperti dalam rilis di Jakarta, Senin (24/4/2017).
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan parlemen negara lain tak boleh seenaknya, khususnya parlemen Eropa untuk turut campur mengurus masalah internal Indonesia.
"Ini jelas bentuk intervensi yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi negara. Oleh karena itu, saya minta pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap cara-cara intervensi seperti ini," imbuh dia.
Untuk itu, pemerintah harus bersikap tegas dengan menyiapkan regulasi untuk mengatur dunia perkelapasawitan di Indonesia.
"Di sisi lain, pemerintah juga harus segera menyiapkan regulasi dalam bentuk UU perkelapasawitan karena kelapa sawit mempunyai nilai strategis baik dari sisi ekonomi sosial dan budaya dan ekosistem," jelasnya.
Firman mensinyalir, sikap parlemen Eropa terhadap perkembangan perkelapasawitan di Indonesia itu, karena mereka tak mampu bersaing dengan minyak nabati di dalam negeri yang memiliki kualitas lebih tinggi.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah sejak lama CPO Indonesia sangat ditakuti oleh pesaing minyak nabati Eropa karena memang mereka tidak akan mampu bersaing di pasaran dunia. Jadi, jelas kampanye hitam dan tekanan parlemen Eropa hanya dimanfaatkan karena untuk kepentingan ekonomi tertentu di sana," tandasnya.
Menurutnya, resolusi yang dikeluarkan badan legislatif Eropa tersebut dapat merugikan Indonesia.
"Isu ini semarak lagi dan menjadi isu international khususnya perlemen Eropa yang menuduh dari berbagai aspek negatifnya. Dengan isu tersebut jelas akan merugikan Indonesia dari berbagai aspek," katanya seperti dalam rilis di Jakarta, Senin (24/4/2017).
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan parlemen negara lain tak boleh seenaknya, khususnya parlemen Eropa untuk turut campur mengurus masalah internal Indonesia.
"Ini jelas bentuk intervensi yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi negara. Oleh karena itu, saya minta pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap cara-cara intervensi seperti ini," imbuh dia.
Untuk itu, pemerintah harus bersikap tegas dengan menyiapkan regulasi untuk mengatur dunia perkelapasawitan di Indonesia.
"Di sisi lain, pemerintah juga harus segera menyiapkan regulasi dalam bentuk UU perkelapasawitan karena kelapa sawit mempunyai nilai strategis baik dari sisi ekonomi sosial dan budaya dan ekosistem," jelasnya.
Firman mensinyalir, sikap parlemen Eropa terhadap perkembangan perkelapasawitan di Indonesia itu, karena mereka tak mampu bersaing dengan minyak nabati di dalam negeri yang memiliki kualitas lebih tinggi.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah sejak lama CPO Indonesia sangat ditakuti oleh pesaing minyak nabati Eropa karena memang mereka tidak akan mampu bersaing di pasaran dunia. Jadi, jelas kampanye hitam dan tekanan parlemen Eropa hanya dimanfaatkan karena untuk kepentingan ekonomi tertentu di sana," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
