BPDP Sawit Akan Replanting 22.000 Hektare Sawit
BPDP Sawit Akan Replanting 22.000 Hektare Sawit
A
A
A
PANGKAL PINANG - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit akan mereplanting tanaman sawit lama seluas 22.000 hektare. Direktur Utama BPDP Sawit Dono Boestami mengatakan, dana yang diusulkan sebesar Rp500 miliar namun alokasi dana tersebut bisa berubah.
"Diusulkan Rp500 miliar. Itu cukup untuk replanting kurang lebih 22.000 hektare," ujarnya di di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (26/4/2017).
Dono melanjutkan, tanggung jawab untuk replanting berada di Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan.
"Ini sudah kami reposisikan. Jadi tanggung jawab verifikasi dan monitoring ada di kementerian teknis. Kami hanya dititipkan dana agar program tersebut bisa berjalan. Pengajuannya di Kementan melalui Ditjen Perkebunan," ungkapnya.
Dia menuturkan, saat ini pihaknya sudah menerima 52 proposal dengan empat proposal yang sudah melalui proses verifikasi. "Silakan ditanyakan ke Kementan karena kita sepakat bahwa kami ini hanya dititipkan dana. Pola ini kita ubah berdasarkan kajian kemarin," tuturnya.
Menurutnya, aturan untuk program replanting sudah lengkap namun perlu diperkuat kembali. Dan tambah dia, kalau melihat dari program Ditjen Perkebunan itu sudah ada semua ketentuannya. Salah satunya umur kebun mendekati usia 25 tahun atau produksi di bawah 10 ton per hektare. Selain itu, ada kepemilikan sertifikat dan harus memenuhi standar ISPO.
"Kalau dibebankan ke kami, terus terang kami tidak sanggup. Oleh karena itu diserahkan ke ahlinya dalam hal ini Ditjen Perkebunan," jelasnya.
Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rusman Heriawan mengatakan, salah satu tuntutan dari masyarakat sawit adalah eksistensi dari BPDP Sawit harus dirasakan baik oleh industri maupun perkebunan rakyat.
"Sekarang ini selalu menekankan kapan replanting bisa direalisasikan karena di satu sisi dapat membantu smallholder. Progress dari replanting sangat ditunggu dan kelihatannya triwulan kedua tahun ini, program replanting akan dilaksanakan dengan baik," tuturnya.
"Diusulkan Rp500 miliar. Itu cukup untuk replanting kurang lebih 22.000 hektare," ujarnya di di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (26/4/2017).
Dono melanjutkan, tanggung jawab untuk replanting berada di Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan.
"Ini sudah kami reposisikan. Jadi tanggung jawab verifikasi dan monitoring ada di kementerian teknis. Kami hanya dititipkan dana agar program tersebut bisa berjalan. Pengajuannya di Kementan melalui Ditjen Perkebunan," ungkapnya.
Dia menuturkan, saat ini pihaknya sudah menerima 52 proposal dengan empat proposal yang sudah melalui proses verifikasi. "Silakan ditanyakan ke Kementan karena kita sepakat bahwa kami ini hanya dititipkan dana. Pola ini kita ubah berdasarkan kajian kemarin," tuturnya.
Menurutnya, aturan untuk program replanting sudah lengkap namun perlu diperkuat kembali. Dan tambah dia, kalau melihat dari program Ditjen Perkebunan itu sudah ada semua ketentuannya. Salah satunya umur kebun mendekati usia 25 tahun atau produksi di bawah 10 ton per hektare. Selain itu, ada kepemilikan sertifikat dan harus memenuhi standar ISPO.
"Kalau dibebankan ke kami, terus terang kami tidak sanggup. Oleh karena itu diserahkan ke ahlinya dalam hal ini Ditjen Perkebunan," jelasnya.
Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Rusman Heriawan mengatakan, salah satu tuntutan dari masyarakat sawit adalah eksistensi dari BPDP Sawit harus dirasakan baik oleh industri maupun perkebunan rakyat.
"Sekarang ini selalu menekankan kapan replanting bisa direalisasikan karena di satu sisi dapat membantu smallholder. Progress dari replanting sangat ditunggu dan kelihatannya triwulan kedua tahun ini, program replanting akan dilaksanakan dengan baik," tuturnya.
(ven)
Explore More