PUPR Targetkan 353 Km Jalanan Mengaspal di Perbatasan Kalbar
Rabu, 03 Mei 2017 - 16:04 WIB
PUPR Targetkan 353 Km Jalanan Mengaspal di Perbatasan Kalbar
A
A
A
JAKARTA - Jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 849,76 kilometer ditargetkan tersambung pada akhir 2018. Targetnya sepanjang 353,75 km akan beraspal, perkerasan agregat 273,69 km, dan perkerasan tanah 222,34 km.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Gani Ghazali, mengatakan pembangunan jalan di perbatasan ini untuk mendukung program pemerintah membangun kawasan pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.
Menurutnya, pembangunan jalan perbatasan juga memperhatikan keterbatasan dana pemerintah. Oleh karenanya konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar dan puskesmas.
Achmad menegaskan, penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah yang berkesinambungan. Secara bertahap, menurut jalan yang kondisinya masih agregat akan ditingkatkan menjadi aspal.
"Bahkan untuk beberapa lokasi juga akan dilakukan pelebaran seiring bertambahnya arus lalu lintas kendaraan kedepannya," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp1,8 triliun untuk pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalbar. Untuk mencapai target jalan perbatasan tembus pada akhir 2018, kebutuhan anggaran tahun 2018 sebesar Rp2,5 triliun dan 2019 sebesar Rp3,2 triliun.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XV Sugiyartanto menyatakan, kebutuhan dana untuk membuka lahan yang dilakukan Zeni TNI-AD sekitar Rp2-3 miliar per kilometer.
"Sementara, untuk meningkatkan menjadi jalan beraspal dibutuhkan anggaran sekitar Rp8-10 miliar per kilometer," pungkasnya.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Gani Ghazali, mengatakan pembangunan jalan di perbatasan ini untuk mendukung program pemerintah membangun kawasan pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.
Menurutnya, pembangunan jalan perbatasan juga memperhatikan keterbatasan dana pemerintah. Oleh karenanya konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar dan puskesmas.
Achmad menegaskan, penanganan jalan perbatasan merupakan program pemerintah yang berkesinambungan. Secara bertahap, menurut jalan yang kondisinya masih agregat akan ditingkatkan menjadi aspal.
"Bahkan untuk beberapa lokasi juga akan dilakukan pelebaran seiring bertambahnya arus lalu lintas kendaraan kedepannya," ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp1,8 triliun untuk pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalbar. Untuk mencapai target jalan perbatasan tembus pada akhir 2018, kebutuhan anggaran tahun 2018 sebesar Rp2,5 triliun dan 2019 sebesar Rp3,2 triliun.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XV Sugiyartanto menyatakan, kebutuhan dana untuk membuka lahan yang dilakukan Zeni TNI-AD sekitar Rp2-3 miliar per kilometer.
"Sementara, untuk meningkatkan menjadi jalan beraspal dibutuhkan anggaran sekitar Rp8-10 miliar per kilometer," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
