Resolusi Parlemen Eropa Jadi Serangan Terberat Industri Sawit RI

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengemukakan bahwa resolusi sawit Parlemen Eropa menjadi serangan terberat bagi industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di Indonesia. Betapa tidak, dalam resolusi tersebut dikatakan bahwa sawit sangat erat kaitannya dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, deforestasi, dan penghilangan hak masyarakat adat.

(Baca Juga: Nasib Resolusi Sawit Parlemen Eropa Diputuskan Pertengahan 2017)

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengungkapkan, resolusi Parlemen Eropa tersebut langsung menyerang sistem rantai pasok (supply chain) industri sawit di Tanah Air. Hal tersebut menurutnya tentu saja menjadi pukulan berat untuk industri sawit nasional.

"Ini menurut kami serangan untuk industri sawit. dan serangan ini serangan terberat karena yang diserang itu supply chain, dan ini skakmat," katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Menurutnya, resolusi tersebut telah mengakibatkan industri yang berencana melakukan ekspansi di sektor kelapa sawit nasional akan mundur. Mereka tidak berani melakukan ekspansi, karena takut terhambat dan justru akan merugi.

"Karena ujungnya dia akan mengalami hambatan dalam jualan. Ini yang paling berat dirasakan industri. Sehingga siapapun tidak bisa berjualan ke mereka, dan itu seluruh rantai pasoknya. Ini yang kita hadapi," imbuh dia.

Sebab, tambah dia, 70% dari produksi sawit nasional akan masuk ke pasar ekspor. Sehingga, apapun yang terjadi dengan dunia internasional akan memengaruhi industri kelapa sawit di Indonesia.

"Ini tidak lebih sebagai kepentingan perdagangan, dan jangan lupa sawit kita 70% untuk pasar global. Banyak yang bilang oke kita tidak usah ekspor, produksi dalam negeri saja. Menurut saya tidak mungkin lepas dari pasar ekspor, karena surplus sangat besar sekali. Oleh karena itu, tetapi kita perlu proteksi kepentingan di pasar global," tandasnya.