Sri Mulyani Antisipasi Efek Gejolak Politik DKI Jakarta ke Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap, kondisi ekonomi dan investasi Indonesia tetap stabil di tengah situasi politik DKI Jakarta yang masih memanas, pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) telah usai. Ditambah putusan pengadilan dua tahun penjara yang diterima oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Seperti diketahui, beberapa hari ini, setelah pengadilan memutuskan hukuman penjara untuk Ahok atas kasus penodaan agama. Kondisi politik di Ibukota sedikit memanas dengan adanya beberapa aksi yang dilakukan oleh pendukung Ahok, dibeberapa titik di Ibukota.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani berharap tidak mengganggu kepercayaan investor. "Kita harap ini tidak akan mengganggu kepercayaan terhadap perbaikan dari kegiatan ini (ekonomi)," kata dia di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta (12/5/2017).
Pemerintah, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Duna itu akan terus berusaha untuk meyakinkan investor dan pelaku usaha bahwa situasi yang sedang terjadi di Ibukota adalah suatu bentuk aksi yang normal dan aman. Maka, tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi Ibukota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
"Kita akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa suasana keamanan dan ketertiban dan proses politik di Indonesia di lihat sebagai suatu proses demokrasi yang normal dan aman. Dan kalau kita lihat dengan negara-negara lain ini adalah sesuatu yang sifatnya suatu aspirasi dari masyarakat," pungkasnya.
Seperti diketahui, beberapa hari ini, setelah pengadilan memutuskan hukuman penjara untuk Ahok atas kasus penodaan agama. Kondisi politik di Ibukota sedikit memanas dengan adanya beberapa aksi yang dilakukan oleh pendukung Ahok, dibeberapa titik di Ibukota.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani berharap tidak mengganggu kepercayaan investor. "Kita harap ini tidak akan mengganggu kepercayaan terhadap perbaikan dari kegiatan ini (ekonomi)," kata dia di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta (12/5/2017).
Pemerintah, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Duna itu akan terus berusaha untuk meyakinkan investor dan pelaku usaha bahwa situasi yang sedang terjadi di Ibukota adalah suatu bentuk aksi yang normal dan aman. Maka, tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi Ibukota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
"Kita akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan bahwa suasana keamanan dan ketertiban dan proses politik di Indonesia di lihat sebagai suatu proses demokrasi yang normal dan aman. Dan kalau kita lihat dengan negara-negara lain ini adalah sesuatu yang sifatnya suatu aspirasi dari masyarakat," pungkasnya.
(akr)