Lembaga Keuangan Syariah Didorong Garap Proyek Infrastruktur
Lembaga Keuangan Syariah Didorong Garap Proyek Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Maraknya proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah menjadi salah satu target yang bisa digarap industri keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya agar bisa turut serta dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, industri keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitasnya. "Tidak hanya yang kecil, tetapi juga membiayai yang besar," kata saat membuka Keuangan Syariah Fair 2017 di Semarang, Jumat (12/5).
Melihat laju perkembangan, industri keuangan syariah menurutnya akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan atas semakin penting perannya bagi perekonomian nasional. "Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan industri keuangan saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional," katanya.
Labih lanjut dia juga meminta industri keuangan syariah terus melakukan penetrasi pasar agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Menurutnya komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan jangkauan industri keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat luar biasa.
Ia berharap industri keuangan syariah ini semakin inklusif atau terbuka bagi siapa saja. OJK mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp897,1 Triliun. Keuangan syariah sendiri telah memiliki pangsa pasar sebesar 5,18 %.
Berkaitan dengan gelaran Keuangan Syariah Fair 2017, sebanyak 40 pelaku industri jasa keuangan syariah yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank turut menyemarakkan kegiatan tersebut. Muliaman mengharapkan kegiatan itu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk mencari informasi sekaligus formulasi tentang industri keuangan syariah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengapresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Menurut dia, Keuangan Syariah Fair diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Meski demikian, ia melihat masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri keuangan itu.
Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, ia menilai kecilnya pangsa pasar dan minimnya sumber daya manusia juga menjadi tantangan ke depan. Selain sosialisasi, ia mendorong determinasi yang lebih intensif untuk mengenalkan industri keuangan syariah. "Sarana pendukung memadai, tapi kalau sumber daya manusianya kurang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, industri keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitasnya. "Tidak hanya yang kecil, tetapi juga membiayai yang besar," kata saat membuka Keuangan Syariah Fair 2017 di Semarang, Jumat (12/5).
Melihat laju perkembangan, industri keuangan syariah menurutnya akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan atas semakin penting perannya bagi perekonomian nasional. "Tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan industri keuangan saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan nasional," katanya.
Labih lanjut dia juga meminta industri keuangan syariah terus melakukan penetrasi pasar agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut. Menurutnya komitmen pemerintah untuk mendorong perluasan jangkauan industri keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat luar biasa.
Ia berharap industri keuangan syariah ini semakin inklusif atau terbuka bagi siapa saja. OJK mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini tercatat telah mencapai Rp897,1 Triliun. Keuangan syariah sendiri telah memiliki pangsa pasar sebesar 5,18 %.
Berkaitan dengan gelaran Keuangan Syariah Fair 2017, sebanyak 40 pelaku industri jasa keuangan syariah yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank turut menyemarakkan kegiatan tersebut. Muliaman mengharapkan kegiatan itu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk mencari informasi sekaligus formulasi tentang industri keuangan syariah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengapresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Menurut dia, Keuangan Syariah Fair diharapkan bisa mengedukasi masyarakat. Meski demikian, ia melihat masih terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan industri keuangan itu.
Selain kurangnya pengetahuan masyarakat, ia menilai kecilnya pangsa pasar dan minimnya sumber daya manusia juga menjadi tantangan ke depan. Selain sosialisasi, ia mendorong determinasi yang lebih intensif untuk mengenalkan industri keuangan syariah. "Sarana pendukung memadai, tapi kalau sumber daya manusianya kurang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat," katanya.
(akr)
Explore More