3,4 Juta Rumah di Indonesia Masih Tak Layak Huni
Selasa, 16 Mei 2017 - 12:58 WIB
3,4 Juta Rumah di Indonesia Masih Tak Layak Huni
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, saat ini masih ada sebesar 3,4 juta rumah yang tidak layak huni. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, jumlah selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) masih sangat tinggi sehingga masyarakat sulit membeli rumah.
"Pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat, masih kurangnya backlog kiranya rumah layak huni 7,6 juta unit. Masih terdapat 3,4 juta unit rumah enggak layak huni," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
(Baca Juga: Bangun Sejuta Rumah, Pemerintah Terkendala Harga Tanah Mahal
Lebih lanjut dia menjelaskan, kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebanyak 800 ribu unit per tahun. Pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah backlog ini agar kesenjangan berkurang.
"Kebutuhan rumah untuk keluarga baru sekitar 800 ribu unit rumah per tahun. Untuk mengatasi itu pemerintah mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah atau backlog," katanya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 telah disiapkan terkait rencana penyelenggaraan perumahaan yang berkelanjutan. Lana menyampaikan, ini menjadi penanda harga rumah terjangkau yang layak dibeli msyarakat.
"Dalam RPJMN juga telah disusun strategi untuk menghadapi tantangan pembangunan perumahan. Pertama, revaluasi perpajakan, penyempurnaan dari sisi perpajakan, inesntif perpajakan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat untuk mengatasi tingginya masalah backlog," pungkasnya.
"Pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat, masih kurangnya backlog kiranya rumah layak huni 7,6 juta unit. Masih terdapat 3,4 juta unit rumah enggak layak huni," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/5/2017).
(Baca Juga: Bangun Sejuta Rumah, Pemerintah Terkendala Harga Tanah Mahal
Lebih lanjut dia menjelaskan, kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebanyak 800 ribu unit per tahun. Pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah backlog ini agar kesenjangan berkurang.
"Kebutuhan rumah untuk keluarga baru sekitar 800 ribu unit rumah per tahun. Untuk mengatasi itu pemerintah mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah atau backlog," katanya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 telah disiapkan terkait rencana penyelenggaraan perumahaan yang berkelanjutan. Lana menyampaikan, ini menjadi penanda harga rumah terjangkau yang layak dibeli msyarakat.
"Dalam RPJMN juga telah disusun strategi untuk menghadapi tantangan pembangunan perumahan. Pertama, revaluasi perpajakan, penyempurnaan dari sisi perpajakan, inesntif perpajakan, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat untuk mengatasi tingginya masalah backlog," pungkasnya.
(akr)
