Darmin: Petugas Pajak Bisa Dipenjara Bila Bocorkan Data Nasabah
Jum'at, 19 Mei 2017 - 06:09 WIB
Darmin: Petugas Pajak Bisa Dipenjara Bila Bocorkan Data Nasabah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meminta kepada para petugas pajak dalam implementasi Perppu Nomor 1 2017 tentang Automatic Exchange of Information, tidak berlaku curang dengan membocorkan data apapun tentang nasabah.
Jika itu sampai terjadi, maka pihaknya akan dengan tegas menindak petugas tersebut. Tak tanggung-tanggung, ancamannya yakni hukum pidana. Pasalnya, merahasiakan data nasabah merupakan prosedur yang berlaku dalam ketentuan Peppu tersebut.
"Kalau menurut UU KUP, sudah disebutkan bahwa ada pasal yang mengatur bahwa petugas pajak wajib merahasiakan data nasabah. Jika ada yang curang atau melanggar, akan ada hukuman pidananya. Di sana ada berapa lamanya," kata dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Bahkan, lebih jauh dia mengatakan, Ditjen Pajak pun bisa dituntut dengan ancaman yang terdapat dalam UU tersebut. Ini sebagai penyeimbang bahwa bukan saja oknumnya yang akan terkena, namun juga lembaganya. "Ini untuk balance saja ya. Dia bisa diancam di KUP," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan untuk ke depannya dalam rangka mendapatkan informasi, prosedur dan protokol akan diatur ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang jadi turunan dari Perppu tersebut. Sehingga tujuan mendapatkan infromasi tidak disalahgunakan.
"Kita akan menetapkan secara jelas tata cara, protokol, tata kelolanya seperti apa. Kita juga akan memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen Pajak yang memiliki akses informasi tersebut akan menjadi subjek dari disiplin internasional sesuai perundangan. Jadi informasi tersebut tidak digunakan kepentingan lainnya apalagi untuk mengintimidasi atau menakuti masyarakat," imbuhnya.
Pihaknya juga memastikan bahwa sistem informasi atau pertukaran informasi yang didapatkan harus mengikuti protokol internasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sama dengan negara-negara yang sudah lebih dulu melaksanakan.
"Jadi ini bukan tindakan perorangan petugas pajak, karena mengacu pada protokol internasional," pungkasnya.
Jika itu sampai terjadi, maka pihaknya akan dengan tegas menindak petugas tersebut. Tak tanggung-tanggung, ancamannya yakni hukum pidana. Pasalnya, merahasiakan data nasabah merupakan prosedur yang berlaku dalam ketentuan Peppu tersebut.
"Kalau menurut UU KUP, sudah disebutkan bahwa ada pasal yang mengatur bahwa petugas pajak wajib merahasiakan data nasabah. Jika ada yang curang atau melanggar, akan ada hukuman pidananya. Di sana ada berapa lamanya," kata dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Bahkan, lebih jauh dia mengatakan, Ditjen Pajak pun bisa dituntut dengan ancaman yang terdapat dalam UU tersebut. Ini sebagai penyeimbang bahwa bukan saja oknumnya yang akan terkena, namun juga lembaganya. "Ini untuk balance saja ya. Dia bisa diancam di KUP," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan untuk ke depannya dalam rangka mendapatkan informasi, prosedur dan protokol akan diatur ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang jadi turunan dari Perppu tersebut. Sehingga tujuan mendapatkan infromasi tidak disalahgunakan.
"Kita akan menetapkan secara jelas tata cara, protokol, tata kelolanya seperti apa. Kita juga akan memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen Pajak yang memiliki akses informasi tersebut akan menjadi subjek dari disiplin internasional sesuai perundangan. Jadi informasi tersebut tidak digunakan kepentingan lainnya apalagi untuk mengintimidasi atau menakuti masyarakat," imbuhnya.
Pihaknya juga memastikan bahwa sistem informasi atau pertukaran informasi yang didapatkan harus mengikuti protokol internasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sama dengan negara-negara yang sudah lebih dulu melaksanakan.
"Jadi ini bukan tindakan perorangan petugas pajak, karena mengacu pada protokol internasional," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
